Wabup Lantik 19 Pejabat Eselon 3 dan 4

Padangpariaman, Kongkrit.com---Wakil Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur, SE, MM lantik tujuh pejabat eselon 3 dan dua belas pejabat eselon 4 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman di Aula Pertemuan BKPSDM, Parit Malintang, Jum'at sore (09/08).Turut hadir menyaksikan pelantikan Kepala BKPSDM Armeyn Rangkuti, Sekretaris BKPSDM Maizar, Sekretaris Dinas Kesehatan Firdaus.

Kesembilan belas pejabat eselon 3 dan 4 itu terdiri dari:1. Drs. Anwar, M.Si sebagai Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah

2. Syamsuarsyah, SKM, M.Kes sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan3. Arkadius, ST sebagai Kepala Bidang Pertanahan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DLHPKPP)

4. Afni Susanti, SP, MM sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Sampah DLHPKPP5. Dewi Anggraini, S.Kom sebagai Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi BKPSDM

Selanjutnya, Zairil, SKM, M.Kes sebagai Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas DLHPKPP, Arief Hariyas Saputra, S.Spi sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam dan Zainal Fajri, SKM sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLHPKPP.Dalam sambutannya, Wabup Suhatri Bur mengingatkan kepada pejabat yang dilantik bahwa mereka dilantik dan diambil sumpahnya dengan kitab suci di atas kepala.

"Sumpah yang bapak ibu ucapkan adalah atas nama Allah dan dipayungi dengan kitab suci sehingga sumpah ini sangat berat namun harus dilaksanakan," katanya berpesan.Wabup berharap kepada pejabat yang dilantik benar benar memaknai arti sumpah yang telah diucapkan dan betul betul mau bekerja sesuai sumpah yang diucapkan.

"Penempatan bapak ibu ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan sudah melalui sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (Baperjakat), terlepas bapak ibu suka atau tidak suka ditempatkan di jabatan yang sekarang," katanya lagi.Wabup Suhatri mengajak kepada seluruh pejabat yang dilantik untuk bekerja dengan baik, menjaga disiplin kerja dan melahirkan inovasi mengingat beban kerja pemerintah yang semakin berat sementara ketersediaan anggaran yang terbatas.(tim)