Medan, Kongkrit.com—Dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas aparatur, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang semakin baik dan berkualitas, Pemko Medan melalui Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD & PSDM) Kota Medan menggelar Pelatihan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP-AP) di lingkungan Pemko Medan di Swissbell Inn Hotel Jalan Gajah Mada, Medan, Senin (19/8).
Pelatihan berlangsung selama 5 hari diikuti 60 orang peserta yang dibagi dalam 2 angkatan. Para peserta akan mengikuti pembelajaran mulai pukul 08.00-17.00 WIB dengan tenaga pengajar dari Kedeputian Kelembagaan dan Tata Laksana Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Regormasi Birokrasi Kemenpan RB) RI serta Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH diwakili Asiten Umum Setdako Medan Renward Parapat yang membuka pelatihan mengatakan, pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai apratur pemerintah sering dihadapka dengan berbagai tantangan dan hambatan, baik yang berdampak positif maupun negatif.
Selain itu imbuh Renward, dinamika dan tuntutan masyarakat yang terus berkembang khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, cepat dan tidak berbebelit-belit. “Tuntutan ini mengharuskan kita sebagai apratur pelayan masyarakat untuk terus berupaya memperbaiki kompetensi dan kinerja agar semakin baik,” kata Renward.
Dikatakan Renward, salah satu kebijakan efektif untuk mendukung hal tersebut dengan membuat standar operasional prosedur (SOP). Dengan adanya SOP, Renward berharap seluruh apratur pemerintah dapat melaksanakan aktifitas rutinnya secara baik dan terstandar, sehingga menghasilkan output yang optimal serta dapat terhindar dari kesalahan.
Di samping itu terang Renward lagi, bila mengacu pada tujuan reformasi birokrasi, ada 8 area perubahan utama pada instansi pemerintah di pusat dan daerah yang meliputi organisasi, tata laksana, peraturan perundangan, SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, mind set dan culture set. “Dari 8 area perubahan ini, perubahan ketatalaksanaan menjadi salah satu satu fokus kita pada pelatihan ini yaitu bagaimana suatu business proceas yang diwujudkan dalam bentuk penyusunan dan implementasi SOP,” ungkapnya.
Mengingat begitu besarnya manfaat yang diperoleh dalam penyusunan SOP, Renward mengingatkan diperlukannya partisipasi penuh dari seluruh unsur apratur yang ada dalam institusi pemerintah. Sebab, pegawailah yang paling tahu kondisi di lingkungan kerja masing-masing dan yang akan langsung terkena dampak dari perubahan tersebut.
Sekaitan itulah Renward menilai pelatihan ini memiliki arti dan peranan yang sangat penting, sebagai pembekalan pengetahuan bagi seluruh apratur di lingkungan Pemko Medan dalam menyusun dan melaksanakan SOP yang benar. “Untuk itu saya minta kepada seluruh peserta agar mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh sampai selesai.”Manfaatkan kehadiran Nara sumber untuk bertanya seluas-luasnya mengenai proses penyusunan dan implementasinya,” pesannya.
Renward selanjutnya berharap agar pelatihan ini dapat menjadi sumber daya manusia yang semakin kompeten, kemudian mampu bekerja dengan benar sesuai dengan peraturan dan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik serta berkualitas lagi sebagaimana diharapkan masyarakat.
Sebelumnya Kabid Pengembangan SDM Adrian Saleh dalam laporannya menjelaskan, tujuan pelatihan dilaksanakan guna membantu apratur pemerintah dalam penyusunan dan pembuatan SOP AP secara efektif dan efisien dalam menjalankan tugas pokok serta fungsi organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Medan.
Dalam pelatihan itu, jelas Saleh, para peserta akan diberi pembelajaran sejumlah materi diantaranya kebijakan penyusunan SOp-AP, pedoman penyusunan SOP-AP, jenis-jenis SOP-AP, format umum SOP-Ap, teknik penyusunan SOP-AP serta pemaparan hasil penyusunan SOP-AP.(HM/Novian)
Discussion about this post