Lampung Utara, Kongkrit.com—Penanganan adanya dugaan mistifikasi (penyimpangan) dalam kasus DOP, BOK, dan JKN yang ada di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara selama ini dinilai lamban.
Bahkan terkesan, ada upaya aparatur penegak hukum (APH), dalam hal ini pihak Kejaksaan Negeri Lampura, untuk mempetieskan penanganan dugaan kasus dimaksud.
Hal ini disampaikan Ketua Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Lampung Utara, Jefri Ramdani, Sabtu, (31/8/2019), melalui komunikasi via pesan whatApps.
“Penanganan adanya dugaan praktik korupsi yang ada di lingkup Dinas Kesehatan Lampura, yang saat ini ditangani oleh Kejari Lampura belum menemukan titik terang,” ungkap Jefri Ramdani, Sabtu, (31/8/2019).
Untuk itu, terang Jefri, PC IMM Lampura akan mendesak APH agar segera melakukan penuntasan atas kasus tersebut.
“Kami akan aksi turun ke jalan untuk mendorong percepatan penuntasan kasus yang telah ditangani Kejari Lampura sejak lama,” tegasnya.
Dikatakannya, aksi unjuk rasa (unras) yang akan digelar pihaknya diagendakan pada Senin mendatang, (2/9/2019).
“Segala persiapan dan pemantapan untuk melaksanakan unras ini telah disepakati dan sebelumnya juga sudah memberikan pemberitahuan kepada pihak-pihak terkait. Aksi unras ini bersifat aksi damai dan akan mendesak pihak Kejari untuk segera melakukan penanganan dengan serius dan profesional,” papar Jefri.
Menurut Jefri Ramdani, aksi unjuk rasa ini merupakan tindak lanjut dari hasil audiensi dengan pihak Kejari setempat, beberapa bulan lalu, tepatnya pada 3 Maret 2019.
“Saat itu, kami menyampaikan dukungan secara langsung kepada pihak Kejari Lampura untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi di Lampura. Namun, setelah berjalan enam bulan, tampaknya tidak ada perkembangan signifikan terhadap penanganan kasus yang disinyalir merugikan keuangan negara tersebut,” jelasnya.
Bahkan, segenap jajaran PC IMM Kab. Lampura sangat menyesalkan tertutupnya pihak Kejari Lampura terhadap publik terkait perkembangan penyidikan dugaan penyalahgunaan anggaran DOP, BOK, dan JKN.
“Dari berbaga jnformasi yang kami peroleh, kasus tersebut bahkan menyeret petinggi di Dinas Kesehatan tersebut. Namun yang sangat mengherankan, Kadiskes Lampura, dr. Maya Metissa, sempat mengeluarkan klarifikasi jika persoalan tersebut hanya persoalan kesalahan administrasi semata,” sesal Jerfri Ramdani.
Jika memang demikan adanya, kata Jefri, kenapa pihak Kejari Lampura tidak menyampaikan hal itu publik.
“Kalau memang salah, kenapa juga tidak respon dari pihak kejaksaan terhadap pernyataan Kadis tersebut,” tegas Jefri, yang saat ini tercatat sebagai mahasiswa FKIP Umko.
Sementara itu, Ketua Bidang Hikmah PC IMM Lampura, Arif Rahman, yang sekaligus ditunjuk sebagai Koordinator Lapangan (Korlap) aksi unras dimaksud, menjelaskan, bahwa aksi yang akan digelar ini diikuti oleh ratusan kader IMM Lampura
“Pemberitahuan kepada pihak kepolisian telah disampaikan beberapa hari yang lalu. Aksi akan kami gelar di depan Kejaksaan Negeri Lampura. Persiapan sudah mencapai sembilan puluh persen,” ujar Arif, Sabtu, (31/8/2019).
Korlap Aksi Arif Rahman menyatakan bahwa dalam aksi nanti pihaknya akan mendesak Kejari Lampura untuk segera menuntaskan kasus-kasus korupsi yang ada sesuai dengan hasil pertemuan pihaknya dengan pihak Kejari, enam bulan yang lalu. (ard/feb)
Discussion about this post