KONGKRIT.COM - DPRD Kabupaten Dharmasraya menggelar diskusi publik yang menarik terkait dengan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD.
Diskusi ini merupakan langkah konkret setelah penandatanganan kerjasama antara DPRD dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kantor Wilayah Sumatera Barat pada 22 Januari 2024.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Dharmasraya, Defrino Anwar, S.H, M.Pd, memimpin diskusi yang diadakan di Ruang Rapat DPRD pada Senin, 12 Februari 2024.
Diskusi publik ini mendapat perhatian khusus dari masyarakat karena membahas dua Ranperda penting, yakni Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta Penanggulangan Kemiskinan.
Ranperda ini mendapat apresiasi dari masyarakat karena mencoba menanggapi permasalahan yang sering terjadi di tengah masyarakat dan belum memiliki payung hukum yang memadai.
Kemenkumham Perwakilan Sumatera Barat juga memberikan penghargaan kepada DPRD Kabupaten Dharmasraya karena inisiatifnya dalam membentuk Ranperda, suatu langkah yang dianggap langka di kabupaten/kota lain di Sumatera Barat.
Dalam diskusi, Naskah Akademik (NA) dari dua Ranperda mendapatkan respons positif dan konstruktif dari tokoh masyarakat, terutama dari kelompok tani swadaya.Masukan dan saran yang diberikan oleh peserta diskusi turut membantu menyempurnakan rancangan peraturan daerah tersebut.
Defrino Anwar,S.H, M.Pd menjelaskan bahwa Ranperda ini merupakan payung hukum yang diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mencapai kedaulatan petani, meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Kabupaten Dharmasraya.
Inisiatif DPRD Kabupaten Dharmasraya ini memberikan harapan baru dan diharapkan dapat menjadi contoh positif bagi daerah lain dalam mengatasi permasalahan seputar petani dan kemiskinan.
Editor : Herawati Elnur
