KONGKRIT.COM - Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, merespons positif hasil evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) Pemerintah Provinsi Sumbar Tahun 2023 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Dalam evaluasi tersebut, Pemprov Sumbar meraih nilai 76,25 dengan predikat "sangat baik", meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai nilai 69,78 dengan predikat "baik". Capaian ini juga berhasil melampaui target yang ditetapkan sebesar 70,01.
"Alhamdulillah, capaian hasil evaluasi RB Pemprov Sumbar tahun ini meningkat 6,47 poin dibandingkan tahun sebelumnya dan berhasil melebihi target yang ditetapkan," ujar Gubernur Mahyeldi di Padang, Selasa 13 Februari 2024.
Gubernur Mahyeldi menekankan bahwa peningkatan ini menandakan efektivitas upaya pembenahan kualitas kinerja dan layanan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumbar bersama jajarannya.
Selain itu, Gubernur juga mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemprov Sumbar atas dedikasinya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Namun demikian, Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa meskipun meraih predikat "sangat baik", hal ini tidak boleh membuat Pemprov Sumbar berpuas diri. Beliau menegaskan perlunya terus berbenah dan meningkatkan kinerja untuk lebih baik lagi.
Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Fitriati, menyatakan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti rekomendasi dan catatan dari Kementerian PANRB melalui Rencana Aksi RB General dan RB Tematik Tahun 2024.
Lebih lanjut, Fitriati juga menginformasikan bahwa Kementerian PANRB telah mengeluarkan hasil evaluasi RB terhadap Kabupaten/Kota Tahun 2023. Di Sumbar, 5 kabupaten/kota meraih nilai "BB", 8 kabupaten/kota meraih nilai "B", dan 6 kabupaten/kota meraih nilai "CC".
Reformasi Birokrasi dianggap sebagai langkah penting dalam mencapai good governance dengan melakukan perubahan mendasar dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, termasuk aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur.
Pada tahun 2023, Kementerian PANRB melakukan penajaman evaluasi reformasi birokrasi dengan lebih memfokuskan pada indeks
Editor : Herawati Elnur
