KONGKRIT.COM - Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menegaskan bahwa Indonesia kini berada dalam momentum yang krusial untuk melanjutkan reformasi struktural serta optimalisasi eksploitasi sumber daya alam dan mineral setelah masa pandemi Covid-19.
Menurutnya, langkah terpenting yang harus diambil negara seperti Indonesia saat ini adalah melanjutkan langkah-langkah reformasi yang memperbaiki iklim investasi.
"Pemerintah telah berkomitmen untuk hati-hati merumuskan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia,"ujar Wamenkeu, Suahasil Nazara dalam seminar internasional Annual International Forum on Economic Development and Public Policy (AIFED) ke-12 di Nusa Dua, Bali, Kamis (7/12).
Suahasil menyebutkan bahwa pembenahan ini melibatkan penegakan hukum yang kuat, peningkatan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia (SDM), dan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) sebagai magnet investasi.
Dalam pandangannya, sumber daya alam hanya akan memberikan manfaat jika diiringi oleh kualitas SDM yang baik, infrastruktur yang memadai, lembaga yang kuat, dan peningkatan di segala sektor yang didasarkan pada setiap kebijakan yang dibuat. Suahasil juga menyoroti pentingnya transparansi dalam perdagangan.
Namun, keberhasilan ekonomi tidak hanya bergantung pada hal-hal tersebut. Disiplin fiskal juga menjadi kunci untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, membangun kerja sama internasional dalam mengatasi pandemi dan isu-isu lingkungan, termasuk dalam hal pendanaan dan kerja sama perdagangan, juga menjadi fokus utama."Kesiapsiagaan dalam menghadapi pandemi dan perubahan iklim harus menjadi tujuan bersama. Kerjasama global ini harus menciptakan kepercayaan bersama," ujar Suahasil.
Dalam konteks ini, pentingnya konsesi, komunikasi, dan pengetahuan yang cukup untuk memperkuat kerja sama internasional menjadi sorotan. Suahasil menekankan bahwa keterlibatan, komunikasi, dan partisipasi adalah kunci penting dalam menjaga kerjasama multilateral.
"Meskipun ada kecenderungan regionalisme, diskusi dengan negara lain tetap penting," tutupnya.
Editor : HN. Arya Rajo SamponoSumber : Feb/Fir/Kemenkeu.go.id
