Jakarta, Kongkrit.com---AHY merespons manuver politik yang dilakukan oleh kubu Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko. Dirinya menyebutkan hal pertama, ada upaya dari kubu KSP Moeldoko untuk mendegradasi Partai Demokrat dengan mengangkat isu Hambalang, setelah kubu KSP Moeldoko tidak mampu menunjukkan legalitas penyelenggaraan KLB, yang nyata-nyata adalah perbuatan melawan hukum.Kedua, ada upaya KSP Moeldoko untuk mendiskreditkan Partai Demokrat dengan isu pertentangan ideologi menuju Pemilu 2024.
"Kami semua bertanya, Pertentangan ideologi seperti apa yang KSP Moeldoko maksudkan? KSP Moeldoko harus menjawab pertanyaanmendasar ini, agar tidak menyulut kemarahan kader dan simpatisan Partai Demokrat yang semakin besar," kata AHY.
"Kami berkesimpulan, upaya-upaya KSP Moeldoko dan kubunya untuk membangun citra buruk Partai Demokrat, dengan berbagai cara ini, bertujuan agar KSP Moeldoko mendapatkan pembenaran untuk tampil sebagai penyelamat. Ini adalah lagu lama, yang mudah sebenarnya, dan makin menunjukkan bahwa KSP Moeldoko dan gerombolannya, tidak punya alasan yang fundamental, dan telah keluar dari akal sehat," tambah AHY mantap.AHY juga merespons apa yang disampaikan oleh para pelaku GPK-PD yang terus mendiskreditkan Partai Demokrat dan kader-kadernya.
Pertama, pernyataan yang mendiskreditkan Partai Demokrat tersebut dinilainya tidak memiliki kebenaran dan tidak akurat, juga tidak ada kaitannya dengan gerakan untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat."Justru yang menjadi perhatian masyarakat luas saat ini adalah gerakan KLB yang melawan hukum itu sendiri, yang justru tidak bisa dijelaskan, dan tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh para pelaku
GPK-PD," kata AHY.Menyangkut isu-isu yang berkaitan dengan Partai Demokrat di masa lalu, termasuk kasus-kasus hukum yang mengait kepada sejumlah kader Partai Demokrat waktu itu, AHY menyampaikan telah dilakukan penegakan hukum secara kredibel, dan sebagai konsekuensinya, ada sejumlah oknum mantan kader yang telah mendapatkan sanksi hukum.
"Meskipun kepala pemerintahan saat itu berasal dari Partai Demokrat, dan Partai Demokrat juga berada dalam pemerintahan, proses penegakan hukum tersebut dihormati dan tidak ada intervensi yang dilakukan," ungkapnya.Dengan demikian, katanya, permasalahan penegakan hukum yang sudah selesai itu, sangat tidak relevan kalau diangkat-angkat lagi, apalagi secara politik. Justru pada 7 tahun terakhir ini, Partai Demokrat terus melakukan konsolidasi dan pembenahan internal partai, termasuk tindakan pencegahan atas penyimpangan atau pelanggaran hukum."Tindakan konsolidasi dan pembenahan ini, yang kami jalankan secara serius, telah menunjukkan hasil yang nyata," tegasnya.Terkait tudingan KSP Moeldoko bahwa ada tarikan ideologis di tubuh Partai Demokrat, AHY menegaskan kalau ideologi Partai
Demokrat adalah Pancasila. Partai Demokrat juga menjunjung tinggi kebhinnekaan atau pluralisme. Ini sudah final. Harga mati, dantidak bisa ditawar-tawar lagi.
"Sekali lagi, KSP Moeldoko harus menjelaskan apa yang dimaksud dengan ‘tarikan ideologis’ di Partai Demokrat. Jika yang KSP Moeldoko maksudkan adalah masalah radikalisme; justru Partai Demokrat, dengan asas Nasionalis-Religius, menolak ideologi radikal tumbuh-berkembang di Indonesia. Tidak ada ruang bagi ideologi radikal (baik kiri, maupun kanan) di tubuh Partai Demokrat," tegasnya.AHY juga menyampaikan Partai Demokrat juga konsisten, lantang menolak eksploitasi politik identitas, termasuk upaya-upaya membenturkan antara Pancasila dengan agama tertentu; yang itu semua hanya akan memecah belah bangsa.
"Gubernur Aceh dan Gubernur Papua, yang merupakan kader utama Partai Demokrat, menjadi contoh konkret, bagaimana implementasi Pancasila dan kebhinekaan dalam organisasi Partai Demokrat. Padasaatnya, kader-kader utama Partai Demokrat dari beragam identitas bisa menjelaskan kepada publik, bahwa isu pertentangan ideologi dalam tubuh Partai Demokrat adalah fitnah, hoax, dan tuduhan yang keji," kata AHY.
Editor : Siti Rahmadani HanifahSumber : 132835
