Dibangun dengan Anggaran Milyaran, Gedung KNPI Fak-fak Masih Menyisahkan Masalah Tanah

×

Dibangun dengan Anggaran Milyaran, Gedung KNPI Fak-fak Masih Menyisahkan Masalah Tanah

Bagikan berita
Dibangun dengan Anggaran Milyaran, Gedung KNPI Fak-fak Masih Menyisahkan Masalah Tanah
Dibangun dengan Anggaran Milyaran, Gedung KNPI Fak-fak Masih Menyisahkan Masalah Tanah

Fakfak, Kongkrit.com---Gedung Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Fak-fak Papua Barat hingga saat ini masih bermasalah meski proyek pembangunan Gedung yang di sponsori dari Pemerintah Papua Barat itu saat ini telah mencapai Sekitar 85 hingga 90 persen.Gedung yang dibangun di Kampung Tanama Distrik Pariwari di atas tanah seluas 50x50 meter persegi, dengan perjanjian pembayaran uang tanah dilakukan sebelum proses pembangunan.

"Waktu itu perjanian, pembayaran dilakukan sebelum di lakukan pembangunan dengan harga tanah Rp 500 Juta diluar harga tanaman, memang saat pembicaraan harga tanah dengan kaka," Kata Ten Weripi yang mengaku sebagai pewaris tanah tersebut, belum lama ini saat ditemui di Fakfak.Meski demikian Ten Weripi mengaku, sudah diberikan uang muka sekitar Rp 220 juta namun uang tersebut, kata dia sebagai pemilik warisan Tanah tersebut hanya mendengar bahwa sudah dibayar separuh dari harga perjanjian awal.

"Saya hanya mendengar dari kaka (Syukur Weripi) kalau uang sudah di bayar sebagian, sekitar Tahun 2015 saat itu menurut pihak yang berkewajiban membayar melalui mentransfer rekening Rp 250 juta namun faktanya yang masuk ke rekening hanya Rp 220 juta, Itupun saya dengar dari kaka," katanya.Terdapat dua sertifikat tanah yang di miliki oleh Ten Weripi dengan kakaknya yang perempuan, yang sebenarnya pemilik tanah berdasarkan pembagian hak waris, namun dari pembicaraan awal hingga menerima uang dilakukan oleh Syukur Weripi, saudara laki-laki dari Ten Weripi.

Ironisnya, pemilik tanah yang kerap mau menemui pihak KNPI Kabupaten Fakfak, sejak masa kepemimpinan Ketua KNPI Untung Tamsil selalu mengalami kendala, ada kesan mereka di halangi atau pihak KNPI tidak memiliki itikad baik untuk menemui pemilik tanah."Terus terang saja Saya itu mau ketemu langsung dengan Ketua KNPI (Untung Tamsil) saat itu tapi tidak bisa, mereka lari terus, sampai ketua yang dari provinsi saat itu rencana mau meninjau gedung ini tetapi mereka cegat dia tidak boleh naik ke sini, lalu mereka langsung ke Hotel Grend, saat kita mau menemui ketua Provinsi di sana ada yang mengatakan dia lagi keluar," ungkap Tan Weripi.

Meski demikian, masih ada itikad baik dari Ten Weripi dengan suaminya yang masih merawat gedung yang menjadi aset pemuda di Kabupaten Fakfak itu, ia mengaku beberapa kali listrik di gedung tersebut padam mereka yang harus menanggulangi, memang beberapa kali pihak KNPI di datangi untuk diminta uang listrik."Terakhir kita datangi KNPI minta uang listrik, melalui bendahara, dia memberikan uang 500 ribu untuk pembelian pulsa listrik, namun belakangan mereka memberikan kwitansi ke kita agar di tanda tangani isinya beda, dengan yang kita terima yakni sekitar Rp 3 Juta," bebernya.

Mantan ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Fakfak, Untung Tamsil saat di konfirmasi terkait hal tersebut menyesalkan kondisi saat ini di mana pemilik tanah belum diberikan hak sisah pembayaran."Saya pikir sudah ada tanggung jawab antara pemerintah provinsi yang menyediakan pembangunan bangunan gedung dan fasilitas sarana dan prasarana, sedangkan Kabupaten menyediakan lahan dan sebenarnya dalam proses awal lahan ini sudah di selesaikan sebagian meski saya tidak tau berapa nilanya," Kata mantan ketua DPD KNPI Fakfak tersebut.

Ia mengaku masih ada yang harus di selesaikan yakni tanaman milik masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, hal ini agar gedung tersebut di manfaatkan oleh pemuda di Fakfak." Ini saya pikir satu jasa bagi kami selaku ketua DPD KNPI karena ikut berperan bisa mengambil kesempatan dan peluang dengan menghadirkan gedung tersebut, ini tidak gampang, selaku mantan ketua DPD saya hanya prihatin, sebab susah mencari mantan ketua DPD seperti kami yang memberikan satu kontribusi nyata," Kata sebutnya.

"Tanah dan tanaman itu merupakan tanggung jawab pemerintah Daerah terutama menjadi keharusan bagi Dinas terkait, namun pengurus DPD KNPI juga tidak boleh vakum, harus ada komunikasi yang baik dengan Pemerintah Daerah," Jelas Untung Tamsil.Menurut dia meski merupakan tanggung jawab Daerah, setelah selesai di DPD KNPI dia di tunjuk sebagai ketua Majelis Pembina DPD KNPI Fakfak, ia pernah mengajak mantan Sekda dan asisten serta Sekertaris Dinas Pekerjaan Umum untuk hadir melihat proses pembangunan.

"Saya pikir ini segera di selesaikan, kenapa agar aset pemerintah ini bisa dimanfaatkan untuk pembangunan pemuda di Fakfak, tetapi juga pemerintah daerah menunggu harus ada komunikasi dari pengurus DPD KNPI, karena Pemkab tidak tau apa masalahnya," ujarnya. (AdluSun)

Editor : Siti Rahmadani Hanifah
Sumber : 70917
Tag:
Bagikan

Berita Terkait
Terkini