Bandar Lampung, Kongkrit.com---Agenda pertama Presiden Joko Widodo setibanya di Provinsi Lampung adalah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke RSUD Dr. H. Abdoel Moeloek yang terletak di Kota Bandar Lampung pada Jumat, 15 November 2019.“Ini kunjungan mendadak, aku enggak tahu,” katanya.Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara menyiapkan rawat jalan RSUD tersebut dan meminta langsung kepada pasien yang ada di lokasi. Presiden meminta bantuan tentang BPJS Kesehatan yang diterima oleh para pasien.
“Saya hanya ingin memastikan apakah Kartu BPJS betul-betul sudah dipegang oleh rakyat, oleh pasien, yang ada di rumah sakit. Saya cek tadi hampir 90 persen lebih memakai BPJS, ”kata Presiden.Dari penuturan pasien, Presiden memperoleh informasi tentang proporsi kepesertaan BPJS Kesehatan yang ia temui di rumah sakit ini lebih dipertanyakan oleh peserta program BPJS Kesehatan di luar negeri negara atau daerah yang meminta pembayaran iuran secara mandiri.
Padahal, jumlah peserta BPJS Kesehatan terbesar berasal dari kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai oleh anggaran APBN. Data BPJS Kesehatan per 31 Oktober 2019 menyebutkan bahwa 96.055.779 peserta BPJS Kesehatan yang dibiayai oleh APBN.Jumlah tersebut belum termasuk jumlah peserta dari kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai oleh APBD yang mencapai 37.887.281 peserta berdasarkan data yang sama.
Sungguh, lebih dari 133 juta peserta BPJS Kesehatan atau kurang lebih 60 persen dari total kepesertaan BPJS Kesehatan yang mencapai 222.278.708 (per 31 Oktober 2019) ditanggung oleh negara.“Ini yang mau saya lihat. Karena itu PBI itu kan banyak. Dari pemerintah itu 96 juta plus dari Pemda itu 37 juta. Harusnya ini sudah diselesaikan 133 juta. Harusnya yang gratis 133 juta. Ada di mana? Siapa yang pegang? Saya hanya ingin memastikan itu, ”tuturnya.Dengan disetujui tersebut, Presiden mengatakan, meminta defisit BPJS Kesehatan yang saat ini terjadi dapat diatasi dengan mengintensifkan atau memperbaiki sistem penagihan peserta Iuran BPJS Kesehatan yang ditanggung secara mandiri oleh peserta.“Kita ini kan sudah bayari yang 96 juta (peserta), dibayar oleh APBN. Namun di BPJS terjadi defisit itu karena salah kelola saja. Berarti apa?Yang harusnya membayar pada enggak bayar.Timbangan di sisi penagihan yang mestinya diintensifkan, ”katanya.
Turut mendampingi Presiden dalam hal ini adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi. (rls)
Editor : Siti Rahmadani HanifahSumber : 67559
