Lampung Utara, Kongkrit.com--- Sejak digulirkannya program unggulan dari pemerintah pusat melalui Dana Desa (DD), pada prinsipnya memberikan dampak pembangunan yang cukup signifikan. Demikian pula sejumlah 232 desa yang tersebar di 23 kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Utara. Berbagai pembangunan infrastruktur desa yang langsung bersentuhan dengan kepentingan publik tampak jelas perubahannya.
Meski demikian, dari sekian banyak hasil pembangunan melalui serapan DD, berdasarkan pantauan awak media ini, tidak sedikit ditemukan realisasi dari pembangunan infrastruktur desa yang hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi pemerintah dalam hal meningkatkan taraf hidup masyarakat.Dari informasi yang dikumpulkan awak media ini, banyaknya kasus pekerjaan infrastruktur desa yang tidak tepat sasaran, asal jadi, tanpa dibarengi perencanaan yang sistematis, penanganannya terkesan mengendap dan seolah terjadi pembiaran tanpa adanya pembinaan dari instansi terkait.
Dalam hal pembinaan secara administratif, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lampung Utara memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) monitoring dan evaluasi (monev) dengan nilai anggaran mencapai ratusan juta rupiah.Dengan dasar pemikiran tersebut, tupoksi monev yang dilakukan DPMD Lampura berujung menjadi sorotan publik. Seperti disampaikan salah seorang mahasiswa Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial (FHS) Universitas Muhammadiyah Kotabumi (UMKO), Erpan, memgatakan, banyak sekali ditemukan pelaksanaan pembangunan infraatruktur melalui serapan DD yang dinilai tidak tepat sasaran serta terkesan asal jadi.
"Anehnya, sepengetahuan saya, salah satu tupoksi DPMD Lampura juga melakukan monev dengan anggaran mencapai ratusan juta rupiah. Salah satu fungsi monev yang dilaksanakan DPMD, yakni melaksanakan amanat pembinaan terkait hal teknis yang bersifat administrasi," terang Erpan, Rabu, (13/11/2019). Dikatakan lebih lanjut, pembinaan administrasi menjadi satu pondasi awal berupa perencanaan guna pelaksaan pembangunan."Banyak terjadi serapan DD di Lampura dengan hasil yang semraut seolah tanpa perencanaan dan pembinaan. Yang menjadi satu pertanyaan saya, dimana korelasi hasil monev yang dilakukan DPMD Lampura? Saya menduga ada oknum yang bermain mata dalam persoalan ini," ujarnya.Dimungkinkan, masih kata Erpan, anggaran monev yang digelontorkan pada DPMD sejumlah ratusan juta rupiah itu menjadi ajang korupsi berjamaah dengan meniadakan tugas dan fungsi pembinaan administrasi melaui monitoring dan evaluasi.
"Pada akhirnya saya menilai, instansi dimaksud tidak bekerja sebagaimana mestinya serta tidak menjunjung asas profesionalisme," tegasnya.Terkait hal tersebut, Erpan mengimbau agar Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Lampung Utara, Budi Utomo, untuk turun langsung serta melakukan evaluasi atas kinerja jajaran DPMD Lampura.
"Saya berharap, Plt. Bupati Lampura untuk melakukan cross check secara langsung dengan tidak hanya menerima laporan dibatas meja semata. Sangat dimungkinkan ada oknum di tubuh DPMD Lampura yang tidak bekerja secara profesional serta memberikan laporan secara copy paste," tegasnya. *(Febri)
Editor : Siti Rahmadani HanifahSumber : 67302
