Lampung Utara, Kongkrit.com---Akhirnya para rekanan di wilayah Kabupaten Lampung Utara dapat bernapas legas, pasalnya, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara akan mencoba menyelesaikan segala persoalan yang belum terselesaikan. Sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh wakil rakyat sebagai kepanjangan tangan warga disana. Salah satunya masalah belum dibayarkannya pekerjaan kontraktor pada tahun sebelumnya yang sempat mencuat kepermukaan. Dengan berbagai permasalahan didalamnya, khususnya keadaan keuangan daerah.
"Kita sedang memformulakannya seperti apa, tergantung nanti pada hasil koordinasi dengan pihak kemendagri. Sekarang yang terpenting, bagaimana menjaga kondusitivitas daerah. Insyallah percayakan ini pada pemerintah, semua akan diselsaikan secara bertahap, "kata Plt Bupati Lampura, Budi Utomo, Jumat (8/11/2019).Menurutnya, pekerjaan rumah yang harus dikerjakan disana tidak sedikit, seperti apa yang dikatakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat disana. Mulai dari JKN-KIS melalui PBI, ADD sampai dengan kontraktor. Dengan keadaan keuangan daerah yang hampir sama keadaannya disemua daerah di nusantara, sehingga harus secara bertahap.
"Coba kita selesaikan satu-satu, sehingga semua dapat selesai. Dan kami menyiapkan formulanya, asal semua telah sesuai. Baik itu peraturan perundang-undangan yang ada, maupun skala priorotasnya, "terangnya.Oleh karena itu, pihaknya berharap kepada seluruh elemen masyarakat disana untuk dapat bersabar. Seperti misalnya masalah pembangunan, agar permasalahan yang ada sebelumnya dapat selesai secara menyeluruh.
"Cukup bersabar dulu, mohon maaf kalau pembangunan yang ada masih terbatas saat ini. Sebab, kita memprioritas yang harus diselesaikan sebelumnya, "tambahnya.Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung Utara berharap pihak eksekutif tidak melaksanakan kegiatan fisik sampai keadaan benar-benar pulih, sesuai dengan harapan seluruh elemen masyarakat disana.Pasalnya, belakangan banyak terjadi permasalahan yang belum terselesaikan, khususnya berhubungan dengan masyarakat luas. Mulai dari JKN-kis dibiayai melalui PBI, ADD sampai dengan pengerjaan oleh rekanan 2018. Yang masih berlanjut belakangan."Ya itu berdasarkan aspirasi yang kita serap dari masyarakat, bukan keinginan segelintir saja. Sehingga bila tidak diselesaikan akan menjadi berlarut-larut, "kata Ketua DPRD Lampura, Romli menanggapi permasalahan aspirasi masyarakat agar tidak menggelar kegiatan fisik sehingga tidak menjadi beban, Jumat (25/10/2019), saat silaturahmi bersama awak media di rumah dinas Jabatan Ketua DPRD setempat. Sebelumnya menyelesaikan permasalahan yang ada didepan mata saat ini. Dan menurutnya itu, kegiatan itu baru benar-benar dapat dilakukan di Tahun 2021.
"Ya itu dari hasil aspirasi dari bawah, dan terkhusus masalah pekerjaan rekanan 2018 yang menjadi titik tekan. Sebab, bila terus digelar tidak akan dapat menyelesaikan yang ada. Hanya fokus pada DAK (dana alokasi khusus) yang berasal dari pusat, "terangnya.(Pebri)
Editor : Siti Rahmadani HanifahSumber : 66903
