Minsel, Kongkrit.com---Salah satu program terbaik yang pro rakyat dari presiden jokowi adalah Reforma Agraria. Maka dari itu, Sekjen KPA Dewi Kartika serta sesuai evaluasi dan kajian dari KPA mengatakan, Jokowi jilid I selama 5 tahun kepemimpinan masih belum maksimal realisasikan Reforma Agraria, dimana mengacu pada janji dan komitmen politik Presiden terkait Reforma Agraria yaitu 9 juta hektar tanah akan diredistribusi tapi kenyataannya masih belum maksimal akan realisasi janji itu.Dalam pelaksanaannya memang perlu keseriusan dari semua yang terkait termasuk kementrian ATR para Gubernur, Walikota/Bupati serta instansi terkait lainnya. Sehingga benar-benar program ini bisa terealisasi, karena kalau mengacu pada perpres nomor 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang intinya mengatur tumpang tindih penguasaan dan kepemilikan tanah, kepastian hukum, ketimpangan dan strukrur penguasaan tanah yang berkeadilan, tidak ada pengakuan tanah dan kelompok-kelompok yang menguasai tanah yang begitu besar sehingga terjadi keadilan di sana, masyarakat yang miskin bisa mendapatkan/menikmati program ini.
"Kita meminta realisasi Reforma Agraria ini di pimpin langsung oleh Presiden jangan hanya dilakukan oleh level mentri apalagi kalau mengacu pada nawacita Presiden nomor 5 soal target Redistribusi tanah 9 juta hektar bisa terealisasi karena pada jilid satu pemerintahan Jokowi belum memuaskan," Tutur Sekjen.Kordinator KPA Sulut Simon Aling sangat berharap agar kedepan program ini bisa lebih cepat dan lebih banyak lagi Desa yang menikmati program ini, karena sesuai data yang ada kepada kami sudah ada kurang lebih 20 Desa kelompok masyarakat tani lokal yang sudah kami dampingi dan kami dorong untuk diusahakan agar bisa mendapatkan program ini.
Didesanya satu-satunya di Sulewesi Utara yang sudah menikmati program Reforma Agraria dengan Jumlah 500 lebih hektar tanah yang sudah di redistribusi.Hal senada di sampaikan oleh kordinator Serikat Petani Minahasa/ KPA Minsel Noldy Poluakan sangat berharap agar realisasi program ini lebih cepat agar ada kepastian hukum bagi masyarakat yang sudah menguasai, mengola, menanam dengan tanaman keras di tanah HGU baik yang sudah habis massa kontraknya atau tanah yang sedang dalam proses administrasi lainnya sebagian besar masyarakat yang sudah mengelola tanah HGU tersebut sudah dilakukan puluhan tahun dan juga masyarakat miskin sehingga itu menjadi tumpuan hidup ekonomi dari kelompok masyarakat tersebut yang menamakan diri mereka Organisasi Tani Lokal (OTL). ( Silvia Langi ) Editor : Siti Rahmadani HanifahSumber : 66473
