Bojonegoro,Kongkrit.com – Segenap anggota Badan Permusywaratan Desa (BPD) Megale, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro – Jawa Timur menyatakan sikap tidak sepakat dengan rencana Kepala Desa Megale, Abdul Kanan yang akan melelang Tanah Kas Desa dengan sistem undian hari ini Jumat, (01/11/2019).Abdulloh, anggota BPD yang di dampingi anggota BPD lainnya menyebutkan sehubungan dengan rencana lelang Tanah Kas Desa dan eks Bengkok Pemerintahan Desa Megale, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro yang akan dilaksanakan hari ini dengan sistem undian sewa tanah kas desa, Maka kami Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak sepakat.
“Dikarenakan kebijakan Kepala Desa Megale yang tidak melibatkan BPD dalam pembentukan panitia lelang berdasarkan PermenDes PDTT No 16 Tahun 2019 pasal 06 ayat 02 Huruf F tentang penambahan dan pelepasan aset desa.Selain itu, ketidaksepakatan kami juga berdasarkan aspirasi masyarakat yang menghendaki seluruh TKD di Desa Megale untuk dilelang dan di sewa oleh masyarakat.
Sehingga lanjutnya kami meminta kepada Kepala Desa Megale agar tidak melaksanakan lelang TKD dengan kebijakan sepihak tanpa melalui adanya musyawarah dengan BPD dan masyarakat dan meminta agar lelang dilakukan sesuai dengan prosedur.“Apabila Kepala Desa Megala tetap memaksakan kehendaknya lelang pada hari ini maka Kepala Desa Megale telah menyalahgunakan wewenangnya dan akan kami bawa permasalahan ini ke ranah hukum,” pungkasnya.Sementara itu Abdul Kanan, Kades Megale saat dikonfirmasi melalui saluran Whatsapp terkait dengan rencana desa melelang tanah kas desa hari ini. Dan dalam pelelangan TKD tanpa ada musyawarah dengan BPD hingga BPD tidak sepakat dengan kebijakannya, Kades hanya membaca dan tidak memberikan balas jawaban.SN/Ags
Sumber : 66276
