Bojonegoro,Kongkrit.com - Aksi damai puluhan masyarakat yang mengatasnamakan dari Forum Kedaulatan Masyarakat Bojonegoro (FKMB) dalam rangka menyikapi terkait beberapa kebijakan Bupati Bojonegoro pada (21/19) siang.Dalam aksinya Edy Susilo ketua FKMB menanyakan pembangunan jalan yang di lakukan oleh dinas PU dan Bina Marga Bojonegoro terkait bongkaran paving di seluruh jalan raya yang saat ini di ganti dengan cor beton.
Selain itu FKMB menuntut kejelasan BUMD PT.Asri Darma Sejahetera(ADS) yang bekerja sama dengan PT. Surya Energi Raya(SER) yang hingga saat ini belum melakukan RUPS sehingga tidak transparanya keuangan perseroan tersebut di publik karena itu adalah milik rakyat Bojonegoro.Mas Edy sapaan akrabnya selaku ketua FKMB Menuntut Bupati Bojonegoro untuk bertanggung jawab terhadap semua bekas paving yang telah di bongkar untuk di laporkan di publik.
Kami menyoroti kebijakan Bupati Bojonegoro terkait Project APBD Bojonegoro paket proyeknya bernilai besar yang akhirnya pengerjaanya di pegang oleh perusahaan luar Bojonegoro yang tentunya sangat merugikan pengusaha lokal dan ini sangat bertentangan dengan perda no.23 tahun 2011 terkait konten lokal ,“Mengapa Bupati Bojonegoro tidak melindungi pengusaha lokal dan ini aneh,apa penyebabnya dan jangan ada istilah balas budi politik terhadap perusahaan besar luar Bojonegoro tersebut” ucapnya.
Kami melihat pengusaha pengusaaha Bojonegoro jadi Sub kontraktor terhadap perusahan luar Bojonegoro yang dapat tender besar dan ini jelas tidak adilMenuntut kepada DPRD Bojonegoro dan Bupati Bojonegoro tidak tingggal diam terkait dana bagi hasil Migas tahun 2020 turun hanya sebesar Rp.919.451.887,- atau turun 56,36% yang sebelumnya ditahun 2019 Rp.2,108.558.983 padahal saat ini produksi Migas Bojonegoro dalam posisi puncak dan stabil dari harga minyak dunia,mengapa para pejabat Bojonegoro diam termasuk Bupati !,jelas kalau DBH Migas turun akan mengganggu APBD Bojonegoro 2020 dan akan mengganggu project-project yang akan di bangun.Kami meminta kepada Bupati Bojonegoro Untuk segera melakukan RUPS terhadap PT.ADS yang bekerja sama dengan PT.SER agar keuangan transparan dan di ketahui publik,karena hingga saat ini PT.ADS yang bekerjasama dengan PT.SER terkait pengelolaan hak partisipating interest pengelolaan migas blok Cepu EMCL sebesar 10 % yang hingga saat ini belum jelas hasilnya dan belum ada keuntungan yang masuk ke PAD Bojonegoro.Kami juga meminta kepada Bupati Bojonegoro untuk mempublikasikan keuntungan terkait BUMD PT.BBS yang mengelola beberapa bisnis milik daerah yang kami lihat tidak transparan karena keuntungan sewa Talok Residen yang saat ini di sewa oleh Pertamina EPC ,itu sewanya berapa pertahun ? karena BUMD ini hanya menyumbang PAD tahun 2019 sebesar 350 juta serta menurut sumber jika dalam perjanjian PT.Bojonegoro Bangun Sarana dan PT.ETIKA yang bekerjasama dalam pengelolaan Talok Residence Pemkab Bojonegoro selaku pemilik lahan hanya mendapatkan 2,5% dari hasil sewa tersebut.
“Ini tentu aneh dan sangat merugikan rakyat Bojonegoro untuk itu kami menuntut aparat penegak hukum KPK dan Kejaksaan untuk selidiki kasus ini jika memang perjanjian itu ada unsur permainan, agar semua pelaku di seret ke pengadilan” tambahnya.“Kalau seperti ini kapan Bojonegoro akan maju karena Bupati Bojonegoro tidak berpihak pada pengusaha lokal dan masyarakat Bojonegoro” teriak Edy Susilo didepan gedung Pemkab Bojonegoro.
Agus
Editor : Siti Rahmadani HanifahSumber : 65231
