Perkumpulan Profesional Lingkungan Atas Rencana Kepindahan Ibukota Negara dari Pulau Jawa

Jakarta, Kongkrit.com—Press Conference Terkait Kepindahan Ibukota Negara, Dalam Perspektif Lingkungan Hidup, dan HAM, Bertempat di KPBB, Gedung Sarinah Lt 12, Jalan MH. Thamrin No.11, Jakarta Pusat. Senin (19/8/2019).Ketua umum Perkumpulan Profesional Lingkungan Dr. Tasdiyanto Rohadi mengatakan,

1. Ancaman Jawa Collapse Beberapa tahun yang lalu para ilmuwan dan profesional di bidang lingkungan hidup sudah mengkwatirkan fenomena Pulau Jawa, yang disebabkan oleh terjadinya proses kehancuran ekologi secara masif. Kini mereka terhimpun dalam Perkumpulan Profesional Lingkungan, dengan para anggota yang sudah melengkapi diri dengan sertfikat kompetensi bidang lingkungan hidup. Visi perkumpulan tersebut menjadi pengawal pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

Pada tahun 20010, para ahli dan profesional lingkungan hidup Indonesia berkumpul di Jakarta, menggelar seminar tentang kelayakan lingkungan Ibu Kota Negara. Dalam seminar sudah diingatkan perlunya Ibu kota Negara segera pindah dari Pulau Jawa. Pandangan tersebut didasari atas pengamatan dan analisis terhadap kondisi media lingkungan hidup Jawa yang semakin cemar dan rusak. Namun ekonom senior Prof. Emil salim memberikan pandangan lain, bahwa memindahkan Ibu Kota Negara akan sangat memberatkan beban anggaran Negara. Demikian juga Anies Baswedan, Ph.D., Rektor Universitas Paramadina ketika itu, yang memberikan pandangan untuk memisahkan pusat bisnis dari ibu kota Negara. Pemerintah ketika itu kemudian mengambil kebijakan greater Jakarta, dengan konsep memperluas dan menggabungkan pengelolaan Jakarta dengan kota-kota sekitarnya.

Secara bersamaan terbit tulisan Java Collapse, yang menceritakan tata pembangunan yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat, dan terjadinya banjir di Jakarta dan kota-kota lainnya dan kasus lumpur panas di Sidoarjo. Kekhawatiran kehancuran ekologi Jawa terus berlanjut, diantaranya ketika industri semen semakin diberi kesempatan di Pulau Jawa. Para ilmuwan pun mengeluarkan petisi kepada Presiden atas keprihatinan tersebut. Pemerintah, melalui Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2015 menerbitkan hasil kajian daya dukung dan daya tampung Pulau Jawa, yang menggambarkan kondisi lingkungan hidup di Jawa yang semakin rusak.

2. Kualitas Lingkungan Hidup Jakarta Pada tahun 2010 Bappenas menegaskan permasalahan sosial dan lingkungan hidup di Jakarta sudah sangat nyata. Berbagai fenomena konflik sosial, kerentanan sosial yang tinggi, penyakit baik fisik maupun psikis, tingkah laku sosial yang negatif, dan menurunnya prestasi kerja. Penurunan kualitas lingkungan hidup terlihat dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dimana Dki Jakarta mendapat predikat terburuk, kondisi hidrologi yang mencemaskan, dan kapasitas daya dukung lingkungan yang rendah.

Bappenas telah mengkaji secara komprehensif dari aspek lingkungan hidup, ekonomi, sosial, budaya serta pertahanan keamanan. Berbagai diskusi digelar dengan mendialogkan tantangan dan peluang yang ada. Kondisi lahan bergambut dan seringnya terjadi kebakaran lahan dan hutan menjadi faktor pembatas. Namun, berbagai kelebihan lain telah menguatkan keputusan untuk memindahkan Ibu Kota Negara ke Pulau Kalimantan. Ditengah dialog dan adu argumentasi para ilmuwan, Perkumpulan Profesional Lingkungan seluruh Indonesia secara rasional memberikan dukungan atas rencana kepindahan Ibu Kota Negara dari Pulau Jawa. Hal tersebut dilakukan dengan berbagai pertimbangan, terutama;

1. Kepindahan Ibu Kota Negara dari Pulau Jawa, akan menyelamatkan ekologi Jawa yang terancam collaps, 2. Memberikan kesempatan perencanaan kota yang lebih baik untuk lokasi Ibu Kota Negara yang akan dibangun, terutama dengan tata ruang, AMDAL, dan infrastruktur lingkungan.

3. Pulau Kalimantan merupakan titik tengah wilayah Indonesia, yang akan memberikan efek akses yang seimbang dan adil bagi seluruh daerah di Indonesia,4. Pulau Kalimantan lebih aman dari ancaman gempa bumi, dan kelemahan berupa potensi kebakaran lahan dan hutan akan lebih terperhatikan dan semakin tertangani,

5. Kepindahan Ibu Kota Negara ke Pulau Kalimantan akan memberikan efek domino pemerataan pembangunan, pemerataan ekonomi, kestabilan sosial, politik dan budaya, dan6. Kepindahan Ibu Kota Negara ke Pulau Kalimantan akan menciptakan pusat peradaban baru bagi Bangsa Indonesia.