Pendidikan harus responsif dan tanggap terhadap perubahan dunia. Manusia Indonesia yang berdaya saing tidak hanya harus pintar, tetapi juga sehat dan kuat.Kita butuh untuk terus melakukan deregulasi, penyederhanaan, dan konsistensi regulasi. Kita harus terus melakukan debirokratisasi, penyederhanaan kerja, penyederhanaan proses, yang berorientasi pada pelayanan.
Kita harus terus mencegah korupsi tanpa mengganggu keberanian berinovasi. Kita harus memanfaatkan teknologi yang membuat yang sulit menjadi mudah, dan yang rumit menjadi sederhana.Kita tidak boleh terjebak pada regulasi yang kaku, yang formalitas, yang ruwet, yang rumit, yang basa-basi, yang justru menyibukkan, yang meruwetkan masyarakat dan pelaku usaha. Ini harus kita hentikan.
Saya mengajak kita semua, Pemerintah dan DPR, DPD dan MPR, juga Pemerintah Daerah dan DPRD, untuk melakukan langkah-langkah baru.Data adalah jenis kekayaan baru bangsa kita. Kini data lebih berharga dari minyak. Oleh karena itu, kedaulatan data harus diwujudkan. Hak warga negara atas data pribadi harus dilindungi. Regulasinya harus segera disiapkan, tidak boleh ada kompromi.
Penegakan hukum yang keras, harus didukung. Penegakan HAM yang tegas, harus diapresiasi. Keberhasilan para penegak hukum bukan hanya diukur dari berapa kasus yang diangkat dan bukan hanya berapa orang dipenjarakan. Harus juga diukur dari berapa potensi pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM bisa dicegah, serta berapa potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan.Tata kelola pemerintahan yang baik bukan diukur dari prosedur yang panjang dan ketat. Akan tetapi, tata kelola pemerintahan yang baik tercermin dari prosedur yang cepat dan sederhana, yang membuka ruang terobosan-terobosan, dan mendorong lompatan-lompatan.
Orientasi kerja pemerintahan, orientasi kerja birokrasi pelaksana, orientasi kerja birokrasi pengawas, haruslah orientasi pada hasil. Sekali lagi, harus berorientasi pada hasil.Realisasi anggaran bukan diukur dari seberapa banyak anggaran yang telah dibelanjakan, tetapi diukur dari seberapa baik pelayanan kepada masyarakat, serta seberapa banyak kemudahan diberikan kepada masyarakat.
Ukuran akuntabilitas pemerintahan jangan dilihat dari seberapa banyak formulir yang diisi dan dilaporkan, tetapi seberapa baik produk yang telah dihasilkan. Anggaran negara harus sepenuhnya didedikasikan untuk rakyat.Organisasi yang tumpang tindih fungsinya harus digabung. Pekerjaan administrasi yang bisa dilakukan oleh komputer dan oleh kecerdasan buatan, Artificial Intelligence, harus mulai dilepas. Oleh karena itu, jumlah organisasi dan jumlah aparat yang tidak efisien dan tidak relevan harus mulai dipangkas.Kita cari dan kita apresiasi aparat yang selalu menebarkan optimisme, yang melakukan smart shortcut, dan yang sepenuh hati melayani rakyat.Dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Ibu kota yang bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa.
Aparat negara, birokrat, TNI dan Polri, dan pejabat BUMN, juga harus segera berubah. Harus segera berubah. Kita tidak kompromi aparat yang mengingkari Pancasila. Kita tidak kompromi aparat yang tidak melayani, yang tidak turun ke bawah. Demikian pidato presiden yang disiarkan diseluruh wilayah Indonesia.Pada Pukul 11.20 wib rapat paripurna istimewa dan mendengarkan Pidato kenegaraan presiden RI dalam rangka HUT Ke -74 Kemerdekaan Republik Indonesia selesai dalam keadaan tertib dan aman.(Febri)
Editor : Siti Rahmadani HanifahSumber : 59946
