Jakarta. Kongkrit.com—12 Agustus 2019Menjelang pelantikan Joko Widodo untuk menjabat Presiden kedua kalinya ,tak lepas dari kerja keras para relawan .
Untuk itu Alumni Kongres Relawan Jokowi dan Forum Wartawan Pancasila mengadakan jumpa pers dengan sejumlah masukan untuk menyikapi Kandidat para calon menteri agar relawan masuk di kabinet pemerintahan periode 2019-2024 mendatang disambut baik sekaligus menjadi peluang dan tantangan bagi relawan itu sendiri. Menanggapi tawaran tersebut, Alumni Kongres Relawan Jokowi Sedunia 2013 secara resmi mendukung Muhammad Ismak, SH, MH untuk menjadi calon Menteri ATR/BPN.
Koordinator Alumni bidang Event Organizer, Arief P. Suwendi menilai, diusungnya Muhammad Ismak sebagai calon menteri karena pertimbangan memiliki riwayat pendidikan dan pengalaman yang baik dan profesional di bidangnya. "Kita ingin menjawab keinginan Presiden Jokowi agar relawan juga ikut serta di kabinetnya. Selain itu kami juga menerima beberapa masukan dari relawan agar kami membuka diri," ujar Arief, dalam jumpa pers di Cikini, Jakarta, Senin (12/8/2019).Hal senada diungkapkan Koordinator Alumni bidang Humas juga membidangi media Erwin Niwattana Sitompul bahwa untuk mengawal Jokowi dalam memilih pembantunya di Kabinet nanti supaya benar-benar memilih mentri yang kredibel di bidangnya sehingga di perjalanan pemerintahan nanti tidak ada penggantian menteri ditengah perjalanan pemerintahan.
Untuk itu Erwin mengharapkan yang terpilih adalah yang berkualitas dibidangnya walaupun semua itu menjadi hak prerogatif Presiden terpilih"Kita berharap agar calon menteri itu dapat dipublish sehingga masyarakat tau bahwa calon menteri Jokowi ini terbaik. Relawan sendiri menginginkan mekanisme seperti ini bisa dijalankan dan harus terbuka," imbuhnya.Sementara itu, Muhammad Ismak dalam paparannya menjelaskan, dalam rangka agenda reformasi agraria, ada beberapa hal yang perlu dilakukan pembenahan diantaranya terkait dengan pelayanan publik. Ia menilai, pelayanan di sektor agraria masih terkesan terlambat mengikuti perkembangan terutama dalam permasalahan administrasi."Saya melihat bahwa kecepatan layanan dan paradigma harus berubah kalau ingin lebih baik ke depan," ungkapnya.
Dalam penyelesaian permasalahan agraria, tambah Ismak, yang perlu dikedepankan adalah konsep kebangsaan atau kerakyatan dibandingkan pendekatan hukum. Tak kalah pentingnya adalah adanya perubahan mental sebagaimana di nawacitakan agar permasalahkan pertanahan dapat diselesaikan. 
"Konsep kebangsaan ini lebih efektif dibandingkan konsep pendekatan hukum, artinya rakyat jangan dibenturkan dengan koorporasi melalui pendekatan hukum. Jika dilakukan pendekatan hukum, pasti rakyat akan kalah," pungkasnya. Sebetulnya konsep inti plasma itu sudah baik karena melibatkan masyarakat dan para pengusaha ,namun di lapangan kenyataannya sering terjadi gejolak, untuk itu diperlukan duduk bersama untuk mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. (har)
Editor : Siti Rahmadani HanifahSumber : 59366
