KONGKRIT.COM – Wakil Bupati Pesisir Selatan, Dr. Risnaldi Ibrahim, memimpin upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke-XXIX tingkat Kabupaten Pesisir Selatan yang digelar di halaman Kantor Bupati, Painan, Jumat (25/4/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Risnaldi bertindak sebagai Inspektur Upacara dan membacakan sambutan resmi dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
Dalam sambutan yang dibacakan Wabup Risnaldi, Menteri Dalam Negeri menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun masa depan Indonesia yang lebih baik.
“Semangat kolaborasi dan partisipasi aktif dari berbagai elemen bangsa merupakan pilar utama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang responsif, transparan, dan akuntabel,” kutipnya.
Upacara berlangsung khidmat meskipun Bupati Pesisir Selatan, H. Hendrajoni, SH, MH, Sekretaris Daerah Mawardi Roska, dan Kepala Bappelitbang Adi Susilo tidak dapat hadir karena menghadiri agenda penting di Jakarta.
Turut hadir dalam upacara tersebut Anggota DPRD Dapil I Gusmen, unsur Forkopimda seperti Kajari, Dandim, dan Kapolres Pesisir Selatan, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat se-Kabupaten Pesisir Selatan, serta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.Peringatan Hari Otonomi Daerah tahun ini mengangkat tema “Sinergi Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045”.
Tema ini mencerminkan pentingnya harmonisasi antara pusat dan daerah dalam menyongsong masa depan yang berdaulat, adil, dan makmur.
Dalam sambutan tersebut, Menteri Dalam Negeri juga menyoroti beberapa agenda prioritas nasional, di antaranya:
- Swasembada pangan melalui penguatan kebijakan, anggaran, dan sumber daya manusia pertanian.
- Kemandirian energi guna memperkuat ketahanan nasional.
- Pengelolaan sumber daya air yang inovatif dan inklusif.
- Pemerintahan yang transparan dan bebas korupsi.
- Penguatan kewirausahaan dan penciptaan lapangan kerja.
- Pemerataan akses pendidikan dan gizi peserta didik.
- Pelayanan kesehatan yang adil dan terjangkau.
- Reformasi birokrasi dan penegakan hukum berbasis digitalisasi serta integritas.
Selain itu, Menteri Dalam Negeri menegaskan perlunya peningkatan kapasitas daerah melalui penguatan aparatur, optimalisasi pendapatan asli daerah, serta percepatan digitalisasi dan reformasi kelembagaan sebagai strategi membangun pemerintahan yang adaptif dan kompetitif.
Editor : Zaitun Ul Husna
