Ia juga membantah keras isu yang menyebut adanya pungutan sebesar Rp1 juta per bulan.
“Kami tegaskan, tidak ada pungutan seperti itu. Semua iuran dilakukan sesuai regulasi. Jika ada pihak yang mengatasnamakan petugas pasar dan menarik uang tanpa bukti resmi, itu adalah tindakan ilegal dan akan kami tindak tegas jika terbukti,” tegas Zulferi.
DPKUKM Kota Solok juga mengajak masyarakat dan pedagang untuk tidak ragu melaporkan jika menemukan kejanggalan dalam penarikan iuran.
Laporan dapat disampaikan langsung ke kantor dinas atau melalui kanal pengaduan resmi milik Pemerintah Kota Solok.
Senada dengan itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok, Heppy Dharmawan, SS, M.Si, menyayangkan pemberitaan dari salah satu media daring yang dianggap tidak berimbang dan tidak melakukan konfirmasi kepada pihak DPKUKM sebelum mempublikasikan informasi.“Kami berharap media dapat menjalankan tugas jurnalistik secara profesional dan berimbang, termasuk melakukan konfirmasi kepada pihak terkait agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat,” ujar Heppy.
Editor : Zaitun Ul Husna
