“Kalau soal pemindahan, itu tidak akan terjadi. Program Kampung Indonesia yang sedang dirancang di Gaza bertujuan agar mereka tetap bisa tinggal di tanahnya,” ujar Anis saat ditemui di Kantor MUI Jakarta, Selasa (25/3/2025).
Senada dengan Anis, Kementerian Luar Negeri RI juga telah membantah adanya kesepakatan dengan pihak mana pun terkait pemindahan warga Gaza ke Indonesia.
Juru Bicara Kemlu, Rolliansyah Soemirat, menyatakan bahwa pemerintah saat ini fokus mendorong gencatan senjata dan pengiriman bantuan kemanusiaan, bukan relokasi warga.
“Pemerintah Indonesia tidak pernah membahas apalagi menyepakati isu pemindahan warga Gaza ke Indonesia, seperti yang diberitakan beberapa media asing,” ujar Rolliansyah dalam keterangan pers, Kamis (27/3/2025).
Di tengah perbedaan pandangan tersebut, dukungan terhadap rencana evakuasi Prabowo juga muncul dari kalangan legislatif. Wakil Ketua DPR RI, Dave Laksono, menilai bahwa inisiatif Presiden merupakan langkah mulia atas dasar kemanusiaan.
Namun, ia mengingatkan pentingnya perencanaan yang matang.
“Tentu ini rencana yang mulia, tapi harus dibarengi dengan rencana yang jelas dan terstruktur, mulai dari penyediaan fasilitas, pelayanan kesehatan, pendidikan untuk anak-anak, pelatihan kerja untuk orang dewasa, hingga kejelasan masa tinggal mereka di Indonesia,” kata politikus Partai Golkar itu.Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Wakil Ketuanya, Anwar Abbas, menyampaikan keberatan atas rencana tersebut.
Ia menilai relokasi warga Gaza justru dapat dimanfaatkan oleh Israel dan sekutunya sebagai bagian dari upaya mengosongkan wilayah tersebut.
“Pertanyaannya, untuk apa Indonesia ikut-ikutan dengan rencana Israel dan Amerika Serikat yang ingin mengosongkan Gaza? Kita harus belajar dari sejarah, seperti bagaimana Yerusalem kini menjadi ibu kota Israel karena dukungan Donald Trump,” ujar Anwar.
Editor : Zaitun Ul HusnaSumber : Kompas.com
