Program ini akan menjangkau berbagai wilayah, termasukJawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan, dan Papua.
Universitas Brawijaya Malang serta Universitas Negeri Surabaya (UNESA) juga telah menyatakan dukungan terhadap inisiatif ini.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, mengungkapkan bahwa Sekolah Rakyat membutuhkan sekitar60 ribu tenaga pengajar.
"Kami masih mencari skema terbaik untuk memenuhi kebutuhan guru ini, apakah melalui redistribusi guru yang ada atau rekrutmen baru. Prosesnya masih berjalan," kata Abdul Mu'ti.
Ia juga menjelaskan bahwa akan adadua skema kurikulumdalam Sekolah Rakyat.
"Kurikulum yang digunakan bisa mengikuti standar sekolah unggulan, yang akan ditangani oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), atau menggunakan kurikulum sekolah yang berlaku saat ini," ujarnya.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia,Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menyatakan bahwa Presiden Prabowo telah mengalokasikanRp100 miliaruntuk setiap Sekolah Rakyat."Anggaran per sekolah akan menyesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing lokasi, tetapi rata-rata sekitar Rp100 miliar per sekolah," kata Cak Imin.
Proses rekrutmen tenaga pendidik saat ini masih dalam tahap finalisasi dan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Sosial, serta kementerian terkait.
Pemerintah berharap program ini dapat memberikan akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat kurang mampu serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.
Editor : Zaitun Ul HusnaSumber : merdeka.com
