Evita menjelaskan bahwa penghapusan syarat pertimbangan teknis (pertek) dalam proses impor yang semula bertujuan untuk memperlancar arus barang, justru mempermudah masuknya produk impor dan menghambat perkembangan industri dalam negeri.
Selain itu, aturan tersebut menyulitkan pelaku usaha untuk membedakan barang impor resmi dan ilegal.
Kementerian Perindustrian sendiri telah meminta revisi terhadap PMK Nomor 131/PMK.04/2018, karena aturan tersebut diduga memperburuk kondisi industri dalam negeri.
Banyak produk impor yang dimasukkan ke kawasan berikat yang seharusnya untuk pasar ekspor, namun malah membanjiri pasar domestik.
Politikus PDIP ini pun merasa heran dengan sikap Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan yang dinilai tidak cukup serius menangani permasalahan yang dihadapi industri domestik.
"Masalah ini sudah sering disuarakan oleh industri dan asosiasi, namun hingga kini belum ada langkah nyata," ujarnya.Evita juga mengungkapkan adanya berbagai modus yang digunakan untuk meloloskan barang impor yang merugikan industri dalam negeri.
Ia berharap agar penegakan hukum yang tegas dan berkelanjutan segera dilakukan untuk mengatasi mafia-mafia yang terlibat dalam praktik curang ini.
"Mafia-mafia seperti ini yang terbiasa melakukan kecurangan harus ditindak tegas. Kami harap pemerintah bisa membentuk tim investigasi untuk turun ke lapangan dan menindak oknum-oknum yang bermain di sini. Ini sudah menjadi keluhan seluruh Indonesia, sementara barang impor terus membanjiri pasar," papar Evita.
Editor : Zaitun Ul HusnaSumber : iNews
