Imparsial pun mendesak agar Panglima TNI membatalkan kenaikan pangkat tersebut dan memastikan bahwa sistem meritokrasi di TNI tetap terjaga.
Sementara itu, Teddy Indra Wijaya memiliki perjalanan karier yang gemilang di militer. Lulusan Akademi Militer 2011 ini sebelumnya menjabat sebagai Wakil Komandan Yonif Para Raider 328 dan ajudan Presiden Joko Widodo dari 2014 hingga 2019.
Pada Oktober 2024, Teddy diangkat sebagai Sekretaris Kabinet, yang menambah kompleksitas posisinya saat ini.
Kenaikan pangkat Teddy menjadi Letnan Kolonel juga dipandang sebagai bentuk pengakuan atas dedikasinya dalam tugas.
Namun, banyak pihak tetap mempertanyakan apakah keputusan ini akan menimbulkan konflik kepentingan antara jabatan sipil dan militer yang diembannya.
Jenderal Maruli Simanjuntak menambahkan bahwa kenaikan pangkat ini diatur dalam Surat Perintah Nomor Sprin/674/II/2025, memberikan dasar hukum yang kuat bagi keputusan tersebut.
Penjelasan ini diharapkan dapat meredakan keraguan masyarakat mengenai legitimasi promosi tersebut.Kenaikan pangkat ini juga mengundang pertanyaan dari anggota Komisi I DPR, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, yang mempertanyakan prosedur promosi pangkat TNI.
"Kenaikan pangkat untuk Mayor Teddy sepertinya tidak sesuai dengan aturan yang biasa berlaku," ungkap Hasanuddin, yang juga mempertanyakan apakah percepatan kenaikan pangkat ini berlaku hanya untuk Teddy atau seluruh prajurit.
Kontroversi ini semakin berkembang di media sosial, dengan warganet yang terbagi dalam dua kelompok: mereka yang mendukung keputusan tersebut sebagai bentuk penghargaan, dan mereka yang khawatir akan adanya benturan kepentingan.
Editor : Zaitun Ul HusnaSumber : Liputan6
