Selain itu, sistem evaluasi anggaran juga diterapkan setiap 10 hari oleh mitra dan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Jika ada kelebihan anggaran, akan dibawa ke periode berikutnya, sementara kekurangan akan dikoreksi pada periode berikutnya.
Dadan menegaskan bahwa perbedaan harga pada program MBG ini bukan indikasi adanya korupsi, melainkan penyesuaian berdasarkan kebutuhan kalori dan tingkat kemahalan bahan baku di masing-masing daerah.
“Perbedaan pagu ini terjadi karena adanya perbedaan kebutuhan kalori penerima manfaat dan kondisi ekonomi daerah yang berbeda-beda,” jelasnya.
Sebelumnya, Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima laporan terkait adanya pengurangan anggaran MBG saat sampai di daerah.Setyo menyatakan kekhawatirannya, karena anggaran yang diterima di daerah lebih sedikit dari yang ditetapkan pemerintah pusat, yang berpotensi menurunkan kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat.
“Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan anggaran, di mana yang seharusnya diterima senilai Rp10.000 per porsi, justru hanya menerima Rp8.000. Hal ini tentu memengaruhi kualitas makanan yang diberikan,” ungkap Setyo dalam pertemuan dengan Dadan Hindayana dan jajarannya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Rabu (5/3/2025).
Editor : Zaitun Ul HusnaSumber : KompasTV
