KONGKRIT.COM – Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang seharusnya menjadi penggerak utama perekonomian desa, justru banyak yang tidak berfungsi secara optimal di Kabupaten Rokan Hilir.
Dari 159 desa yang tersebar di 18 kecamatan, sebagian besar BUMDes tidak memiliki badan hukum yang jelas, meskipun hal tersebut sudah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Dalam Pasal 117 UU Cipta Kerja, BUMDes diwajibkan memiliki badan hukum, yang juga diperjelas melalui penerbitan Permen Desa PDT No. 3 Tahun 2021 dan Permenkumham No. 40 Tahun 2021 yang mengatur proses pendaftaran dan pengesahan badan hukum bagi BUMDes dan BUM Desa Bersama.
Namun, meskipun sebagian besar desa telah mendirikan BUMDes, keberadaan dan manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat masih diragukan.
Dedi, seorang aktivis pemerhati desa, menjelaskan bahwa pengelolaan BUMDes di Rokan Hilir masih jauh dari harapan.
“Keberadaan BUMDes di Kabupaten Rokan Hilir tidak maksimal karena pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang lemah dan kurangnya jiwa bisnis dalam meningkatkan ekonomi desa,” ungkapnya, Minggu (2/3/2025).Lemahnya pengawasan dan manajemen yang buruk dalam pengelolaan BUMDes menjadi salah satu faktor penyebab kegagalannya.
Banyak desa yang hanya mampu mendirikan BUMDes tanpa didukung dengan manajemen yang baik dan strategi yang jelas untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).
Akibatnya, banyak BUMDes yang tidak berjalan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing desa.
Selain itu, pergantian kepala desa seringkali menjadi hambatan dalam pengelolaan BUMDes.
Editor : Zaitun Ul Husna
