KONGKRIT.COM – Musyawarah Kota (Muskot) Pengurus Kota (Pengkot) Wushu Balikpapan yang digelar pada (1/2/2025) versi Pelaksana Tugas (Plt.) menuai penolakan dari Pengkot Wushu Balikpapan periode 2020-2024.
Penolakan ini terkait dengan pelaksanaan Muskot yang sebelumnya juga diadakan pada 21 Februari 2025 di kantor KONI Balikpapan.
Masalah utama yang dipermasalahkan adalah verifikasi terhadap Sasana Wushu di Balikpapan. Dari 22 Sasana yang terdaftar, hanya 15 Sasana yang dilakukan verifikasi.
Tujuh Sasana lainnya tidak dikunjungi dan tidak diperbolehkan menjadi peserta Muskot. Dari 15 Sasana yang diverifikasi, hanya 9 yang dianggap lolos, namun lima di antaranya menolak untuk menghadiri Muskot tersebut.
Akhirnya, hanya 4 Sasana yang mengikuti Muskot, sementara dua Sasana lainnya terdaftar tetapi tidak hadir.
Dualisme kepengurusan ini muncul akibat adanya penunjukan Plt. Pengkot Wushu Balikpapan yang berasal dari kepengurusan Ahmad Betawi periode 2020-2024.Penunjukan ini tercatat dalam Surat Keputusan Pengprov Wushu Indonesia Nomor: Kep-03/XII/2024 yang diterbitkan pada 6 Desember 2024. Surat keputusan ini menunjuk Pelaksana Tugas (Plt.) untuk masa bakti 2024-2025.
Ahmad Betawi, Ketua Pengkot Wushu Balikpapan periode 2020-2024, menegaskan bahwa Pelaksana Tugas (Plt.) seharusnya hanya ditunjuk untuk menjalankan tugas rutin pejabat definitif yang berhalangan tetap.
Ia juga menyatakan bahwa penunjukan Plt. untuk mengisi kekosongan di bawah Ketua, bukan di luar kepengurusan yang ada.
"Pengkot Wushu Balikpapan tidak memiliki masalah dalam kepengurusan. Jika ada Plt., seharusnya ketua yang melanjutkannya, bukan pengurus di bawahnya," ujar Betawi, yang akrab disapa, pada media.
Editor : Zaitun Ul Husna
