KONGKRIT.COM – Sejumlah wartawan di Nusa Tenggara Timur (NTT) mendesak pemerintah daerah untuk melibatkan pers secara aktif dalam proses pembangunan daerah. Hal ini disampaikan dalam sebuah diskusi yang digelar pada Kamis, (27/2/2025), di sebuah pondok petani yang terletak di pinggiran Kota Kupang.
Diskusi ini dihadiri oleh sejumlah perwakilan wartawan, di antaranya Minggo, Wanster, Kenis, Kanis, Frans, dan Mario.
Dalam kesempatan tersebut, para wartawan menyampaikan langsung masukan kepada Gubernur NTT, Melki Lakalena, Wakil Gubernur NTT, Joni Asadoma, Walikota Kupang, Christian Widodo, Wakil Walikota Kupang, Serena Francis.
Juga diikuti oleh Bupati dan Wakil Bupati se-NTT. Mereka menekankan pentingnya peran pers dalam memberikan masukan yang konstruktif terhadap setiap program pembangunan di daerah.
“Visi dan misi yang disampaikan saat kampanye terkadang tidak didukung oleh kajian ilmiah yang mendalam dari akademisi. Wartawan, melalui kerja-kerja jurnalistik di lapangan, memiliki informasi dan observasi yang dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam memperbaiki berbagai kekurangan,” ujar salah satu wartawan.
Selain itu, para wartawan juga mengusulkan agar masukan mereka dilibatkan dalam proses seleksi pejabat di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).Mereka mengakui bahwa tidak semua SKPD bermasalah, namun ada sejumlah SKPD yang perlu dipertahankan dan diperbaiki.
Sayangnya, beberapa SKPD, termasuk sekolah-sekolah, masih enggan berinteraksi dengan wartawan, bahkan terkadang menghindari pertanyaan yang bertujuan untuk menggali informasi yang lebih dalam.
“Mencari informasi adalah tugas utama wartawan. Di sektor pertanian, pendidikan, pariwisata desa, hingga tingkat dusun, wartawan memiliki referensi yang lebih luas dan bisa memberikan masukan berharga,” tegas salah satu peserta diskusi.
Dalam diskusi tersebut, para wartawan juga menyoroti beberapa permasalahan yang masih terjadi di Kota Kupang, seperti masalah sampah yang belum teratasi, genangan banjir yang tidak mendapat perhatian serius dari BPBD Kota Kupang, kesulitan warga dalam mengakses bantuan pemerintah akibat perlakuan tidak manusiawi oleh honorer kelurahan, serta masalah listrik yang tidak stabil akibat kurangnya gardu induk.
Editor : Zaitun Ul Husna
