Prasetyo mengimbau mahasiswa untuk lebih jeli dalam menyampaikan kritik dan aspirasi mereka terhadap kebijakan pemerintah.
Ia menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah tidak akan berdampak pada sektor pendidikan.
"Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah tidak akan mempengaruhi sektor pendidikan. Seperti yang telah ditegaskan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dan pimpinan DPR, efisiensi ini tidak berpengaruh pada program-program seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Iuran Pengembangan Institusi (IPI), maupun Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)," jelas Prasetyo.
Ia menambahkan, kebijakan efisiensi anggaran juga tidak akan mengganggu beasiswa atau bantuan untuk mahasiswa, yang tetap berjalan seperti biasa.
"Program KIP, IPI, beasiswa, dan LPDP tetap dilanjutkan. Semua itu tidak terpengaruh oleh kebijakan efisiensi," tegasnya.
Prasetyo juga mengungkapkan bahwa pemerintah tetap menerima masukan dan kritik dari masyarakat, termasuk mahasiswa, karena hal itu merupakan bentuk koreksi yang penting untuk perbaikan.Sebelumnya, ribuan mahasiswa melakukan aksi serentak di berbagai kota besar seperti Jakarta, Bandung, Lampung, Surabaya, Malang, Samarinda, Banjarmasin, Aceh, dan Bali.
Dalam aksi yang terpusat di Jakarta, tepatnya di kawasan Patung Kuda, mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mengajukan 13 tuntutan kepada pemerintah, mengkritisi berbagai kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat.
"Aksi ini merupakan panggilan kepada seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal jalannya pemerintahan demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar Bagas Wisnu, Jenderal Lapangan Aksi Indonesia Gelap, dalam orasinya.
Editor : Zaitun Ul HusnaSumber : Tribun Sulbar
