Sementara itu, Plh. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Amran, menegaskan bahwa urusan kebencanaan kini menjadi bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang wajib diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah daerah, bekerja sama dengan BPBD.
Senada dengan hal tersebut, Kalaksa BPBD Kota Payakumbuh, Erizon, menjelaskan bahwa dalam program Kecamatan Tangguh Bencana, peran camat sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan masyarakat sangat penting.
Selain itu, program ini juga mencakup penyampaian informasi kebencanaan yang cepat dan akurat serta penyusunan rencana kerja kolaboratif.
“Harapannya, koordinasi penanggulangan bencana di tingkat kecamatan dapat terlaksana dengan baik dan optimal pada setiap tahapan, baik pra-bencana, saat terjadi bencana, maupun pasca-bencana,” tutup Erizon. Editor : Zaitun Ul Husna
