KONGKRIT.COM – Presiden Prabowo Subianto melakukan pengecekan mendalam terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, menemukan sejumlah hal mengejutkan terkait alokasi anggaran yang dianggap tidak efektif.
Pengecekan ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang bertujuan untuk memangkas anggaran negara secara signifikan.
Dalam pengumuman yang disampaikan oleh adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, disebutkan bahwa Presiden Prabowo memeriksa anggaran hingga lapisan sembilan, jauh lebih dalam dibandingkan dengan pemeriksaan yang biasa dilakukan oleh presiden atau menteri yang hanya sampai lapisan tiga atau empat.
“Dia (Prabowo) bercerita ke saya, beberapa minggu lalu dia itu periksa anggaran APBN, ternyata ada sembilan tingkat di APBN, biasanya presiden atau menteri periksa sampai tingkat tiga atau empat saja, dia sampai ke sembilan, dibongkar semuanya,” ungkap Hashim dalam acara CNBC Indonesia ESG Sustainability Forum 2025 yang digelar pada Jumat (31/1/2025).
Hasil pengecekan ini mengungkapkan banyak anggaran yang bisa dihemat, salah satunya adalah anggaran untuk perjalanan dinas, baik yang dilakukan di dalam negeri maupun ke luar negeri.
Selain itu, beberapa program yang dinilai tidak relevan dan tidak efektif, yang oleh Hashim disebut sebagai program konyol, juga ikut dipangkas.“Ada program yang program konyol. Iya, program konyol. Itu dihapus, dipangkas. Nanti bisa saya cerita ke Pak CT (Chairul Tanjung), ada yang konyol, banyak yang konyol ternyata,” ujar Hashim, meskipun ia enggan untuk merinci program-program tersebut.
Pengecekan dan penghematan anggaran ini juga ditindaklanjuti oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang mengeluarkan Surat Edaran S-37/MK.02/2025 untuk semua menteri dan kepala lembaga.
Surat edaran ini juga berlaku untuk Kapolri, Jaksa Agung, dan pimpinan kesekretariatan lembaga negara, dengan tujuan untuk memangkas anggaran sesuai instruksi presiden.
Dalam surat tersebut, Sri Mulyani mencantumkan daftar 16 pos belanja yang akan dipangkas. Salah satu yang terbesar adalah anggaran untuk pembelian alat tulis kantor (ATK), yang dipangkas hingga 90%. Berikut adalah rincian 16 pos anggaran yang dipangkas:
Editor : Zaitun Ul HusnaSumber : detikfinance
