"Alhamdulillah, untuk tahun ini Kabupaten Solok berada di posisi ketiga dalam hasil evaluasi SAKIP," tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Analis Kebijakan Pertama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Adi Anggriawan, yang hadir melalui Zoom Meeting, menyampaikan bahwa akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap instansi pemerintah untuk memastikan keberhasilan atau kegagalan program yang dijalankan.
"Akuntabilitas bukan hanya soal laporan, tetapi lebih pada bagaimana kita memastikan bahwa setiap program yang dilaksanakan memberikan dampak positif bagi masyarakat," jelas Adi.
Ia juga memberikan apresiasi terhadap pencapaian Kabupaten Solok dalam hal akuntabilitas kinerja dan mendorong pemerintah daerah untuk terus meningkatkan penerapan prinsip good governance serta memperbaiki kinerja untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
Bimtek yang berlangsung selama tiga hari ini diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintah Kabupaten Solok.Dengan pelatihan ini, diharapkan pengelolaan SAKIP akan semakin optimal, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendorong tercapainya tujuan pembangunan daerah yang lebih baik.
Kegiatan Bimtek ini berlangsung dari 30 Januari hingga 1 Februari 2025, dengan berbagai materi dan sesi yang diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan keterampilan peserta dalam mengelola akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan.
Editor : Zaitun Ul Husna
