KONGKRIT.COM - Direktur Umum dan Komisaris Utama BUMD PT. Sarana Pembangunan Rokan Hilir angkat bicara terkait salah satu pemberitaan berjudul ‘Terbongkar,,!! Skandal Rp480 Miliar: Uang Daerah Diduga Dikorupsi, Dua Pejabat Dipecat!’
Hal itu dikatakan Rahmad Hidayat selaku Direktur Umum, bahwa perlu meluruskan informasi yang beredar di masyarakat atas berita yang membuat publik salah persepsi.
Karena seolah-olah adanya pemecatan masalah serius terkait pengelolaan keuangan BUMD.
Jadi perlu disampaikan, "Kami (Rahmad Hidayat) Direktur Umum dan Bu Tiswarni selaku Komisaris Utama sampai detik ini belum resmi mendapat surat atau bukti fisik pemecatan dari Bupati maupun Salinan Akta RUPS Luar Biasa yang kabarnya dilaksanakan pada Kamis siang, 23 Januari 2025,” paparnya.
“Hingga saat ini, belum ada diberikan informasi resmi kepada kami, meskipun Nomor WA kami sudah dikeluarkan dari Grup WhatsApp BUMD PT. Sarana Pembangunan Rokan Hilir." Lanjut Rahmad kepada acara konferensi pers, Rabu (29/1/2025).
Rahmad menambahkan kalaulah memang ada pemecatan tidak hormat yang dijatuhkan kepada kami berkaitan dengan penolakan kami untuk penandatanganan Perubahan RKA Tahun 2024 dan juga RKA Tahun 2025."Benar kami menolak untuk tanda tangan, pasalnya banyak penyimpangan dan anggaran yang tidak realistis/fantastis, baik pada perubahan anggaran yang terlampir dalam isi Draft Perubahan RKA 2024 tersebut, maupun pada draft RKA Tahunan 2025. Jadi kalau ada sesuatu yang besar sedang disembunyikan itu di luar sepengetahuan kami,” jelasnya.
Menurutnya, apa yang dituliskan dari pemberitaan beredar mengutip komentar seorang sumber bahwa pengalokasian penuh dana ini tanpa transparansi membuat banyak pihak geram.
Ia mengatakan bahwa hal tersebut bukan hanya penyelewengan, tapi perampokan uang rakyat secara terang-terangan! Dugaan ini semakin menguat setelah dua pejabat tinggi terkait, Rahmat dan Zulfakar, diberhentikan dari jabatannya.
"Saya hanya mau sampaikan begini. Isu besar yang beredar sekarang ini, seakan-akan kami melakukan penyelewengan dana BUMD. Itu tidak benar faktanya, kalau mungkin diberhentikan itu dari penolakan pendatangan Perubahan RKA Tahun 2024 dan RKA Tahun 2025 yang banyak mark-up isinya,” bebernya.
Editor : Zaitun Ul Husna
