KONGKRIT.COM – Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, kembali memprioritaskan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Melalui keputusan terbaru, Prabowo menyetujui anggaran sebesar Rp 48,8 triliun untuk mendanai pembangunan IKN pada periode 2025 hingga 2029.
Anggaran ini akan digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur di kawasan inti pemerintahan dan ekosistem pendukungnya, termasuk fasilitas legislatif dan yudikatif.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menjelaskan bahwa pembangunan tahap kedua ini bertujuan untuk menyelesaikan kompleks legislatif dan yudikatif, serta membuka akses menuju wilayah perencanaan IKN.
Basuki menambahkan bahwa anggaran tersebut juga mencakup pemeliharaan prasarana yang sudah selesai dibangun.
“Anggaran ini akan digunakan untuk membangun dan memelihara kompleks legislatif, yudikatif, serta infrastruktur jalan dan fasilitas lainnya yang mendukung IKN,” ujar Basuki.Selain itu, program kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) juga berjalan dengan nilai investasi sebesar Rp 60,93 triliun untuk pembangunan apartemen, rumah tapak, serta proyek jalan dan utilitas di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Pembangunan IKN sendiri akan dilanjutkan dengan tujuan agar pada 2028, IKN dapat berfungsi sebagai ibu kota politik, sesuai dengan visi Presiden Prabowo.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa pembangunan ini akan mengikuti timeline yang telah ditetapkan dan difokuskan pada pembangunan fasilitas pemerintahan yang mencakup lembaga legislatif dan yudikatif.
"Fokus kita adalah menyelesaikan kawasan inti pemerintahan sehingga seluruh fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif dapat berjalan dengan baik," kata AHY.
Editor : Zaitun Ul HusnaSumber : Liputan6
