“Padahal, dana tersebut bukanlah pendapatan bersih BUMD, dan dalam RKA hanya tercatat 11 miliar yang seharusnya dirubah dalam RUPS,” lanjutnya.
Selain itu, Direksi yang terlibat dalam rapat ini juga mengungkapkan keheranan mereka terkait waktu undangan yang diterima.
“Bagaimana mungkin kami diminta hadir di RUPS Luar Biasa pada pukul 22.00 WIB, padahal undangan rapat elektronik baru kami terima pada pukul 20.00 WIB. Ini jelas tidak sesuai prosedur,” tambahnya, sembari menunggu hasil keputusan dari rapat yang dianggap meragukan tersebut.
Insiden terkait RUPS LB BUMD PT SPRH Perseroda nomor : 539/SETDA-EK/2025/10 ini tidak hanya mengundang perhatian dari kalangan direksi BUMD, juga telah menjadi konsumsi publik di kalangan elit dan Aparatur Penegak Hukum (APH).
“Peristiwa semalam sudah diketahui oleh seluruh kalangan APH,” ujar sumber yang berdomisili di Bagan Sinembah.RUPS Luar Biasa ini memunculkan sejumlah tanda tanya besar dan menunggu penyelidikan lebih lanjut terkait keabsahannya.
Editor : Zaitun Ul Husna
