Presiden Targetkan IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028

KONGKRIT.COM - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menargetkan Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat berfungsi sebagai ibu kota politik pada 2028.

Untuk mencapai target tersebut, Presiden telah memberikan instruksi kepada berbagai pihak terkait, termasuk OIKN dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), untuk meninjau kembali desain pembangunan kompleks perkantoran lembaga legislatif dan yudikatif di IKN, yang merupakan bagian dari pembangunan tahap kedua IKN.

“Presiden menargetkan bahwa pada 2028 IKN sudah dapat menjadi ibu kota politik, sehingga kami diberi tugas untuk menyelesaikan ekosistem yudikatif, kantor-kantor, dan hunian yang diperlukan,” ujar Basuki dalam jumpa pers usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/1/2025).

Basuki menjelaskan bahwa desain dasar untuk ekosistem legislatif dan yudikatif di IKN sebelumnya telah disusun oleh Kementerian PUPR. Namun, Presiden memerintahkan agar desain tersebut dievaluasi dan diperbaharui.

“Kami bersama Kementerian PU akan membentuk tim desain yang akan diarahkan langsung oleh Presiden,” katanya.

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp48,8 triliun untuk mendukung pembangunan ini.

Basuki menyebutkan bahwa pembangunan tahap kedua ini tidak hanya mencakup pembangunan ekosistem untuk lembaga legislatif dan yudikatif, tetapi juga infrastruktur pendukung, serta aksesibilitas menuju IKN.

“Anggaran Rp48,8 triliun ini juga termasuk untuk pemeliharaan dan pengelolaan prasarana yang telah selesai pada tahap pertama, yang akan dikelola oleh OIKN,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan penjelasan lebih lanjut terkait rencana menjadikan IKN sebagai ibu kota politik.