Pembongkaran pagar dimulai pada Sabtu (18/1/2025) dengan melibatkan sekitar 600 nelayan dan jajaran TNI AL.
Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto, mengatakan bahwa pembongkaran tersebut dilakukan atas perintah Presiden Prabowo Subianto.
"Pembongkaran ini penting agar masyarakat, terutama nelayan, dapat kembali mengakses laut untuk mencari ikan," kata Agus.
Proses pembongkaran ini dipastikan akan terus berlanjut dan ditargetkan selesai dalam waktu dekat.
Di sisi lain, Dirjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pung Nugroho, menyambut baik upaya pencabutan pagar laut tersebut.
Ia menegaskan bahwa pihak yang memasang pagar harus bertanggung jawab untuk segera mencabutnya.
"Semakin cepat dicabut, semakin baik untuk kelancaran aktivitas nelayan," sebut Pung.Pung juga menegaskan bahwa pemasangan pagar laut tanpa izin jelas melanggar ketentuan. Pagar laut yang berada di Zona Perikanan Tangkap dan Zona Pengelolaan Energi tersebut berpotensi merugikan nelayan dan dapat berdampak buruk terhadap ekosistem pesisir.
Sebelumnya, pihak KKP telah melakukan penyegelan terhadap pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang.
Selain itu, Ombudsman RI juga tengah menyelidiki dugaan maladministrasi terkait pemasangan pagar tersebut, dengan perkiraan kerugian yang ditimbulkan bagi nelayan mencapai sekitar Rp9 miliar.
Editor : Zaitun Ul HusnaSumber : Liputan6
