Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, Nyoto Suwignyo, dalam paparan teknisnya, menyebutkan bahwa Sumbar menjadi provinsi pertama yang mendapatkan informasi rinci mengenai pelaksanaan MBG.
Nyoto juga menekankan pentingnya ketersediaan bahan baku yang tidak terpengaruh oleh fluktuasi harga pasar.
"Pendanaan untuk program ini sepenuhnya akan ditanggung oleh BGN, sehingga tidak ada tumpang tindih anggaran," jelasnya.
Nyoto mengimbau agar semua dinas terkait di provinsi terus menjalin koordinasi dengan kementerian terkait di pusat, mengingat program ini juga merupakan bagian dari upaya menuju kemandirian pangan nasional.
"Presiden Prabowo Subianto telah memastikan bahwa seluruh kementerian sudah siap mendukung program ini," ungkapnya.
Kapolda Sumbar, Irjen Pol Gatot Tri Suryanta, menekankan pentingnya koordinasi antarpihak dalam mengatasi kendala yang mungkin muncul.
Ia berharap rapat-rapat terkait program MBG dapat segera direspons dengan tindakan nyata di lapangan."Kita harus bekerja bersama-sama, melibatkan semua pihak, termasuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) pemerintah pusat yang ada di daerah," kata Gatot.
Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, juga menyatakan dukungannya terhadap program MBG. Ia menegaskan bahwa DPRD akan fokus pada tiga fungsi utama mereka.
Di antara fungsi tersebut yaitu legislasi, penganggaran, dan pengawasan, untuk memastikan kesuksesan program ini.
Editor : Zaitun Ul HusnaSumber : Publikasi Pemprov Sumbar
