Melihat jawaban dari Kasatker OP BWSS V, membuat Direktur Eksekutif LSM TOPAN RI Provinsi Sumatera Barat, Alwi Agus juga menyoroti persoalan ini dan meminta transparansi dari pihak terkait.
“Kasatker sebagai pejabat publik harus transaparan ke publik terkait kegiatannya. Jangan setiap wartawan ingin konfirmasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan selalu diarahkan ke aplikasi "Si Malin" dan akan di proses dalam 7 hari kerja. Ini sama saja menghambat informasi publik," ucapnya.
Seharusnya kata Alwi Agus, para pejabat di BWSS V itu bisa membedakan permintaan informasi, jangan samakan permintaan informasi dari masyarakat dengan permintaan informasi dari wartawan.
"Apalagi konfirmasi wartawan diregistrasi dalam aplikasi "Si Malin", seolah - olah wartawan memberikan informasi kepada pihak BWSS V, padahal wartawan ingin mempertanyakan kegiatan yang diduga tidak dilaksanakan," jelasnya.
"Kalau memang dianggarkan untuk Pemeliharaan Berkala Pantai Naras, kenapa tidak dilaksanakan? Kalau dilaksanakan dimana lokasinya? Ini perlu kita selidiki,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa pekerjaan yang sudah dianggarkan seharusnya terlaksana sesuai rencana. Jika tidak, dana tersebut harus dikembalikan ke kas negara. “Jangan sampai ada laporan fiktif terhadap pekerjaan ini. Ini menjadi atensi kami untuk menyelidiki lebih lanjut," tegasnya.Alwi Agus juga menyerukan kepada pihak berwenang untuk memastikan penggunaan anggaran negara dilakukan secara transparan dan akuntabel.
"Kita juga minta kepada Aparat Penegak Hukum (APH), baik Polres Kota Pariaman maupun Kejari Pariaman untuk segera menyelidiki terkait informasi ini, kalau memang ditemukan indikasi penyimpangan, APH sudah bisa menindaklanjuti sampai ke meja hijau," pungkasnya.
Berselang 1 hari, Kamis pagi (9/1/2025) pukul 09.41 wib, datang WhatsApp dari WA 081112000775 yang isinya:
Kepada Yth Bapak/Ibu mitra BWS-SUMATERA V, perkenalkan kami dari Layanan Pengaduan BWS-SUMATERA V
Editor : HN. Arya Rajo Sampono
