Ia menjelaskan bahwa situasi serupa tidak hanya terjadi di Kabupaten Pasaman, tetapi juga di hampir seluruh daerah di Provinsi Sumatera Barat, bahkan secara nasional.
Menurut Bupati, sekitar 90 persen pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pasaman berasal dari transfer pemerintah pusat dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari provinsi.
Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pasaman hanya berkontribusi sekitar 10% terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Kondisi keuangan pemerintah pusat yang sedang defisit berpengaruh pada daerah, karena mayoritas pendapatan pemerintah daerah berasal dari transfer pusat dan provinsi," jelasnya.
Bupati juga mengungkapkan bahwa sekitar Rp17 miliar Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Program Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) belum masuk ke kas daerah.Selain itu, sebanyak Rp52 miliar DBH dari Pemprov Sumbar untuk Pemkab Pasaman di tahun anggaran 2024 belum sepenuhnya diterima oleh Pemkab Pasaman.
"Hingga saat ini, dari Rp52 miliar DBH, yang sudah masuk ke kas Pemkab Pasaman baru sebesar Rp18 miliar, sehingga target pendapatan daerah belum sepenuhnya tercapai," tutupnya.
Editor : Zaitun Ul Husna
