"Kami akan segera menindaklanjuti saran dan rekomendasi dari BPK, agar pengembangan Kawasan Danau Kembar dapat lebih optimal dan memberikan kontribusi positif bagi pendapatan daerah," kata Medison.
Seiring dengan penyerahan LHP kepada Kabupaten Solok, BPK RI Perwakilan Sumatera Barat juga menyerahkan laporan serupa kepada 10 pemerintah kabupaten/kota lainnya serta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Pemeriksaan yang dilakukan mencakup evaluasi kinerja serta pemeriksaan belanja daerah, dengan tujuan untuk memastikan pengelolaan yang transparan dan akuntabel dalam pemerintahan daerah.
Penerimaan LHP ini diharapkan menjadi langkah awal bagi Kabupaten Solok untuk memperkuat pengembangan sektor pariwisata, khususnya Kawasan Danau Kembar, yang diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah di masa mendatang. Editor : Zaitun Ul Husna
