"Masalahnya bukan hanya sistemnya, tetapi penegakan hukum yang ada, karena baik pemilihan langsung maupun tidak langsung, tetap ada larangan money politics dan kecurangan yang dilanggar," ujarnya.
Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga sebelumnya mengungkapkan pentingnya perbaikan dalam sistem demokrasi Indonesia.
Ia menyetujui pernyataan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, yang menyoroti tingginya biaya pilkada.
"Sistem demokrasi ini memang terlalu mahal," kata Prabowo, menambahkan bahwa meskipun calon kepala daerah memenangkan pilkada, banyak yang merasa kelelahan karena biaya yang dikeluarkan.
Prabowo juga menyarankan agar Indonesia mengadopsi sistem yang lebih efisien, seperti yang diterapkan oleh negara-negara tetangga, di mana kepala daerah dipilih oleh DPRD."Negara tetangga kita seperti Malaysia, Singapura, dan India, efisien. Sekali memilih anggota DPRD, mereka juga memilih gubernur atau bupati. Ini lebih hemat biaya," katanya.
Editor : Zaitun Ul HusnaSumber : iNews
