KONGKRIT.COM - Pakar hukum tata negara, Mahfud MD, mengungkapkan bahwa ia sudah lama membahas wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD.
Menurutnya, sistem ini dapat membantu mengurangi praktik korupsi yang sering muncul dalam pemilihan kepala daerah melalui pemilu langsung.
"Saya sudah membahas ini sejak tahun 2012 agar pemilihan kepala daerah kembali melalui DPRD, supaya praktik korupsinya lebih terbatas dan lebih terfokus," kata Mahfud di Jakarta Pusat, Jumat (20/12/2024).
Mahfud menilai bahwa pemilu langsung justru telah menciptakan budaya korupsi di masyarakat.
Ia berpendapat bahwa kontestan pemilu sering melakukan praktik penyuapan kepada masyarakat untuk meraih suara dalam pemilu.
"Pemilu langsung justru merusak rakyat, karena banyak tindakan penyuapan yang terjadi," ujarnya.Meskipun demikian, Mahfud menyadari adanya pandangan yang menilai pemilihan kepala daerah melalui DPRD sebagai sistem yang buruk.
Namun, ia tetap berpendapat bahwa mekanisme pemilihan melalui DPRD akan lebih mudah untuk mengawasi praktik korupsi.
"Jika lewat DPRD, yang terlibat korupsi hanya sedikit dan bisa langsung ditangkap," katanya.
Mahfud juga menekankan bahwa diskursus mengenai pemilihan langsung atau tidak langsung sebaiknya lebih difokuskan pada penegakan hukum terkait pelanggaran yang sering terjadi dalam pilkada.
Editor : Zaitun Ul HusnaSumber : iNews
