KONGKRIT.COM - Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia), Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menegaskan komitmennya untuk mencegah tindak pidana korupsi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Komitmen ini diwujudkan melalui penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di semua tahapan, mulai dari perencanaan hingga pelaporan kegiatan oleh perangkat daerah.
Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur, mengingatkan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretariat Daerah, Senin (9/12/2024).
"Semua bentuk pertanggungjawaban keuangan daerah harus mematuhi peraturan yang berlaku,” ucapnya.
“Hal ini bertujuan untuk mencegah potensi masalah hukum di masa depan," tegas Suhatri Bur.Ia juga menginstruksikan kepada seluruh pejabat pengelola keuangan, termasuk pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), untuk selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
"Kepada para pengelola keuangan, saya ingatkan agar mengedepankan prinsip kehati-hatian. Hindari membuat laporan pertanggungjawaban (SPJ) fiktif dan jangan menerima gratifikasi dari pihak mana pun," tegasnya.
Bupati juga menekankan pentingnya koordinasi dengan Inspektorat serta aparat penegak hukum, seperti kejaksaan dan kepolisian, terutama dalam melaksanakan kegiatan yang memerlukan pendampingan.
Dengan koordinasi yang baik, tindakan yang berpotensi melawan hukum dapat dihindari, sehingga para pejabat dapat menjalankan tugasnya dengan nyaman dan aman.
Editor : Zaitun Ul Husna
