"Beberapa daerah kerap keliru dalam memahami pokok-pokok pikiran ini. Kami terus memantau agar hal-hal semacam ini tidak menjadi kendala," tegasnya.
Sebagai informasi, MCP adalah aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk memantau capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan.
Area intervensi yang menjadi fokus KPK meliputi perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, pengelolaan barang milik daerah (BMD), dan optimalisasi pajak.
Dengan berbagai langkah yang telah dilakukan, Kota Solok optimistis mampu mencapai target yang lebih baik dalam waktu mendatang. Editor : Zaitun Ul Husna
