Proses pemindahan akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan fasilitas dan kebutuhan setiap instansi.
“Harus dilaporkan secara detail, termasuk jumlah ASN eselon I, eselon II, hingga staf yang akan dipindahkan, serta kesiapan hunian mereka,” jelas Basuki.
Setelah pemindahan tahap pertama selesai, fokus pembangunan akan berlanjut hingga tahun 2028. Pada tahap ini, prioritas akan diberikan untuk membangun ekosistem bagi lembaga yudikatif dan legislatif, seperti Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), serta DPR dan MPR.
“Saya juga meminta arahan dari Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk menyelesaikan ekosistem yudikatif dan legislatif sesuai instruksi Presiden,” tutup Basuki.
Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah dalam merealisasikan visi besar IKN sebagai pusat pemerintahan modern yang berkelanjutan.Pemindahan ASN diharapkan menjadi tonggak awal dalam mengoperasikan ibu kota baru ini.
Editor : Zaitun Ul HusnaSumber : Liputan6
