Selain Yaminu, turut serta dalam tim pengawasan antara lain Asisten Elfis Candra, Inspektur Alfian Harun, Sekretaris BKPSDM M. Fuadi, Sekretaris Dinas Kominfo Riky Falantino, serta beberapa pejabat dan staf BKPSDM lainnya.
Pada hari berikutnya, Jumat (8/11/2024), rombongan Pemko Pariaman melakukan konsultasi dengan Kepala Kantor Regional XII BKN Pekanbaru, Anna Hasnah Hasaruddin.
Diskusi tersebut menghasilkan beberapa poin penting, antara lain:
Pemberhentian Tenaga Honorer
Untuk tahun 2025, pemerintah mengonfirmasi bahwa tidak ada lagi penerimaan tenaga honorer. Semua pengangkatan diharapkan selesai pada tahun 2024 ini.
Pendaftaran PPPK
Terkait dengan pendaftaran PPPK tahap I yang sedang berlangsung, BKN memastikan bahwa setiap sanggahan akan diproses sesuai prosedur yang berlaku.
Pendaftaran PPPK Tahap II
Pendaftaran untuk tahap II PPPK dijadwalkan pada 17 November 2024, dengan menunggu informasi resmi dari Kementerian PAN-RB.
Netralitas ASN
Mengenai dugaan pelanggaran netralitas ASN yang terjadi di Kota Pariaman, BKN pusat di Jakarta akan menindaklanjuti laporan dari Bawaslu Kota Pariaman.
Sanksi administrasi terhadap pelanggaran ini sudah dikirimkan, dan Pemko Pariaman akan menunggu putusan dari BKN untuk ditindaklanjuti oleh Walikota sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
Diskusi ini diakhiri dengan harapan agar proses seleksi CPNS dan PPPK berjalan transparan dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, sekaligus memastikan integritas ASN di lingkungan Pemko Pariaman tetap terjaga.Dengan pengawasan yang ketat dan koordinasi yang baik antara Pemko Pariaman dan BKN, diharapkan seluruh peserta CPNS dapat menjalani ujian dengan lancer.
Editor : Zaitun Ul Husna
