KONGKRIT.COM - Menjelang Pilkada 2024, peran media kembali menjadi sorotan penting dalam menjaga kualitas demokrasi di Sumatera Barat. Menyadari hal ini, Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Sumatera Barat bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat menggelar diskusi bertajuk "Liputan Pilkada 2024, Menyajikan Data yang Informatif dan Mendalam untuk Penguatan Demokrasi di Sumatera Barat". Diskusi ini berlangsung di Cafe Kupi Batigo Padang pada Kamis (24/10/2024), mendatangkan dua narasumber ahli, yakni Lindo Karsyah, pakar media, Syofiardi Bachyul, ahli pers, serta komisioner KPU Sumbar, Hamdan, dengan Hani Tanjung sebagai moderator.
Diskusi ini menyoroti peran krusial media, terutama media online, dalam memastikan Pilkada berjalan secara kredibel, adil, dan transparan. Lindo Karsyah membuka perbincangan dengan kekhawatirannya terhadap perlakuan yang tidak seimbang terhadap media online. Menurutnya, di era digital, media cetak semakin kehilangan relevansinya, namun iklan di media cetak masih mendominasi. “Iklan di media cetak tetap mahal, padahal pembacanya sudah jauh berkurang. Sementara itu, media online yang kini menjadi pilihan utama masyarakat, justru sering diremehkan,” ujar Lindo.
Pernyataan ini menyoroti perubahan drastis dalam kebiasaan masyarakat mengonsumsi informasi. Di tengah arus digital yang semakin kuat, media online dinilai lebih cepat, real-time, dan mudah diakses. Dalam konteks Pilkada 2024, media online memiliki peran strategis untuk memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada masyarakat. Namun, Lindo juga mengingatkan bahwa media online menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kecepatan dan kualitas informasi yang disajikan.
Syofiardi Bachyul menekankan bahwa pers adalah salah satu pilar utama demokrasi. "Pers berperan sebagai pengontrol sosial, pilar keempat yang memastikan jalannya demokrasi tetap berada di jalurnya," tegas Syofiardi. Ia juga menyoroti krisis kepercayaan yang dihadapi pers saat ini. Di tengah derasnya informasi yang berlomba-lomba menjadi yang tercepat, banyak media terjebak dalam pemberitaan sensasional demi menarik perhatian.
"Kecepatan memang penting, tetapi akurasi adalah kewajiban yang tidak boleh dilupakan. Media tidak bisa mengorbankan kualitas demi menjadi yang pertama," tambahnya. Syofiardi menegaskan bahwa media harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip jurnalisme yang benar, terutama dalam menyampaikan informasi terkait Pilkada, yang diharapkan dapat mempengaruhi masa depan demokrasi.
Lindo juga menyoroti tren media yang sering kali terjebak pada berita yang menarik perhatian tetapi melupakan esensi penting dari informasi yang disampaikan. "Apa yang menarik belum tentu penting, dan apa yang penting belum tentu menarik," ujarnya. Ia mengingatkan bahwa dalam meliput Pilkada, media memiliki tanggung jawab besar untuk memilih informasi yang benar-benar berharga dan bermakna bagi publik.Di sisi lain, Hamdan, komisioner KPU Sumatera Barat, menyampaikan kesiapan KPU dalam menyelenggarakan Pilkada di 19 kabupaten/kota di provinsi tersebut. Ia menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan Pilkada. “Transparansi tidak mungkin tercapai tanpa adanya kontrol sosial dari pers,” ungkap Hamdan. KPU Sumbar, menurut Hamdan, berkomitmen memberikan akses seluas-luasnya bagi media untuk meliput seluruh tahapan Pilkada, baik media cetak maupun online.
Diskusi ini menggugah kesadaran akan peran strategis media dalam Pilkada 2024. Pers tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai penjaga demokrasi. Dengan komitmen terhadap akurasi, kedalaman, dan independensi, media bisa menjadi mitra yang tak tergantikan dalam menjaga jalannya Pilkada agar tetap adil, transparan, dan demokratis.
Editor : HN. Arya Rajo Sampono
