Lebih lanjut, Agustinus Jai juga meminta Pj Bupati, Fernando JS untuk memerintahkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan segera mengambil tindakan.
Pemblokiran kantor UPT tersebut, menurutnya, harus segera dibuka, dan status kepemilikan tanah harus diperjelas agar tidak ada konflik lebih lanjut di kemudian hari."Bangunan kantor UPT ini dianggarkan melalui APBD, jadi harus dimanfaatkan sebagaimana mestinya, bukan dibiarkan kosong. Negara ini negara hukum, siapa yang bersalah harus diproses, dan tidak ada yang kebal hukum," tegasnya.
Editor : Herawati Elnur
