KONGKRIT.COM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bukittinggi menggelar sosialisasi peraturan dan pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu) kepada berbagai elemen masyarakat, termasuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), karang taruna, kepala sekolah, dan media.
Acara yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, khususnya dalam mencegah praktik politik uang ini digelar pada Minggu, 8 September 2024.
Sebagai narasumber utama, Suparjo, S.Ag, menekankan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi pemilu untuk mengurangi pelanggaran, termasuk politik uang.
“Tugas pengawasan tidak bisa dilakukan oleh Bawaslu sendiri. Keterlibatan masyarakat, terutama tokoh masyarakat dan pemuda, sangat dibutuhkan,” ujar Suparjo.
Ketua Panwascam Guguk Panjang, Hadi Saputra, SH, juga menyoroti pentingnya peran aktif masyarakat dalam pengawasan.
Ia mengajak masyarakat untuk melaporkan indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh tim sukses calon kepala daerah.“Pengawasan partisipatif sangat diperlukan untuk memastikan Pilkada berjalan sesuai aturan. Laporan pelanggaran harus dilengkapi dengan bukti kuat dan diajukan dalam waktu 3x24 jam setelah kejadian,” jelas Hadi.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Bukittinggi, Rudi Haryadi, S.Ag, MH, menambahkan bahwa pengawasan akan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk komunitas disabilitas dan institusi pendidikan.
Ia juga menyampaikan rencana perekrutan pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang akan bertugas 23 hari sebelum pemilihan.
“Kami berkomitmen untuk menjaga integritas pemilu dengan memastikan semua elemen masyarakat turut serta dalam pengawasan,” ungkap Rudi.
Editor : Herawati Elnur
