Ia berharap bahwa ke depan, sistem tersebut dapat diperbarui agar sesuai dengan standar yang telah diterapkan pemerintah.
"Saat ini, dana desa bisa dicairkan hanya dengan tanda tangan kepala desa dan bendahara, meskipun tanpa adanya perencanaan yang matang mengenai penggunaannya untuk apa," ungkapnya.
Menanggapi hal itu, Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai terus berkomitmen untuk mengadakan pelatihan bagi para kepala desa dan perangkat desa, khususnya terkait tata kelola pemerintahan dan keuangan.
"Kita berharap semoga ke depannya pengelolaan dana desa dapat dilakukan secara lebih profesional dan akuntabel, demi kemajuan desa-desa di Kepulauan Mentawai," tutupnya. Editor : Herawati Elnur
